foto : Andri/mr

kabargolkar - Anggota Komisi VI DPR RI Lili Asdjudiredja mengatakan, beberapa pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan koperasi mengeluhkan belum adanya sosialisasi cara mendapatkan plat Standar Nasional Indonesia (SNI) dari pemerintah. Padahal, jika pelaku UKM memiliki plat SNI dalam menjalankan usahanya, tentunya mereka akan merasa lebih tenang dan menjadi efisien kinerjanya. “Mereka menanyakan masalah standarisasi usaha, karena mungkin ketika ekspor juga ditanyakan klien. Mereka menanyakan bagaimana caranya mendapatkan SNI kepada kami. Oleh karena itu, saya usul kepada BSN bahwa perlu juga adanya sosialisasi kepada UKM dan koperasi untuk bisa melancarkan daripada ekspor mereka,” tuturnya saat rapat dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Badan Standarisasi Nasional (BSN) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (18/7/2018). Hal itu pun mendapat sorotan dari Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana. Ia menyatakan, jika memang anggaran merupakan akar masalahnya, pihaknya siap untuk membantu menganggarkan. Menurutnya UKM Indonesia saat ini dalam progres yang menanjak dan membutuhkan dukungan. “Progres yang dimiliki UKM ini sangat bagus. Hanya masalahnya belum terbina secara merata, juga belum memiliki standarisasi yang baik, sehingga daya saingnya kurang. Ini yang tidak kita inginkan. Maka dari itu, kami akan mengajak BSN untuk membantu para pegiat UKM ini dengan segala upaya yang kami bisa,” ujar Azam. {Kontributor Jakarta}