Kabargolkar.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan partainya terus memperkuat sistem presidensialisme. Menurut Airlangga, kewenangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif sudah diatur secara komprehensif dalam konstitusi.

“Kita tidak mungkin melakukan side back dalam demokrasi kita. Kita sudah membuat peran-peran yang jelas antara eksekutif, legislatif maupun yudikatif,” kata Airlangga dalam dialog publik yang digelar Golkar Institute bertajuk “Tantangan Demokrasi Kita di Masa Pandemi”, Senin (23/8/2021).

“Kita sudah memiliki ketegasan dalam mekanisme terkait dengan program-program pembangunan yang berbasis pada pemilihan presiden (pilpres) secara langsung,” imbuh ketua Dewan Pembina Golkar Institute tersebut.

Airlangga menuturkan Golkar juga berkomitmen untuk meningkatan kualitas demokrasi denga program partai yang lebih terbuka, responsif, dan demokratis. Airlangga menyatakan Pendidikan politik secara mendalam harus terus dikembangkan mulai tingkat elite hingga akar rumput.

Pada kesempatan itu, Airlangga mengatakan Golkar mengapresiasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memutuskan untuk merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Golkar mengapresiasi Bapak Presiden Joko Widodo yang beberapa waktu lalu meminta Menkumham untuk merevisi UU ITE. Di mana diberikan ruang gerak masyarakat di dalam situasi ekosistem digital di Indonesia,” kata Airlangga.

“Tentu Golkar berharap (revisi) UU ITE mempertimbangkan faktor keadilan dan meminimalisir hal multitafsir, sehingga tidak digunakan untuk berbagai hal dan juga tentunya mengurangi ekspresi kebebasan berpendapat,” demikian Airlangga. (beritasatu.com).