Kabargolkar.com - Guru Besar Ilmu Administrasi Publik Universitas Indonesia, Prof. Eko Prasojo menyebut bahwa Pemerintah Daerah perlu bermitra dengan Perguruan Tinggi dan lembaga-lembaga penelitian.

Menurut Eko, berbagai penelitian yang dilakukan Perguruan Tinggi dapat dijadikan oleh para Kepada Daerah untuk pengambilan kebijakan berbasis bukti (Evidence-based Policy).

Hal itu disampaikan saat menjadi narasumber dengan tema “Reformasi Birokrasi dan Kebijakan Berbasis Bukti” pada Executive Education Program for Young Political Leader 4 (Program pendidikan bagi pemimpin muda), Golkar Institute Angkatan 4, hari kedua, Selasa (26/10/2021), di Ruang Learning Management System (LMS) Golkar Institute, Kantor DPP Partai Golkar.

“Bermitralah dengan perguruan tinggi atau litbang”, kata Eko.

“Riset yang dilakukan Perguruan Tinggi dan lembaga-lembaga penelitian dapat digunakan sebagai pengambilan kebijakan berbasis bukti”, sambung Eko yang merupakan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) periode 2011—2014.

Selanjutnya Eko Prasojo menekankan pentingnya untuk terus melakukan perbaikan pada struktur birokrasi. Hal ini penting dilakukan untuk menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh sebuah pemerintahan.

“Kita punya perencanaan yang hebat, tapi kalau mesin birokrasinya nggak bagus, maka tidak akan tercapai”, kata Eko.

“Selama birokrasi tidak bagus, maka pelayanan publik tidak akan bagus”, sambung Eko

“Mari, kalau bapak ibu nanti punya kewenangan, kita buat kebijakan pelayanan publik yang baik”, demikian ajak Eko Prasojo.

Eko juga menjelaskan bahwa reformasi birokrasi harus dapat mengefisiensi anggaran belanja pemerintah; meningkatkan kualitas belanja pemerintah; serta meningkatkan kepercayaan investor.