"Memang saat ini kita belum tahu secara pasti berapa total jumlah tenaga kontrak yang diberhentikan, namun permasalahan ini sudah disampaikan kepada kami," kata Supriadi, usai mengikuti rapat pembahasan APBD Perubahan di DPRD Kotim, Senin (10/9/2018).

Dalam rapat pembahasan itu juga Supriadi mempertanyakan terkait masalah itu dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kotim. Namun jawaban BKD dinilai lempar tanggung jawab.

"BKD bilang tenaga kontrak sudah melalui SOPD, namun sebaliknya SOPD bilang untuk kontrak penerimaannya satu pintu lewat BKD, nah ini mana yang benar," tanyanya.

Supriadi juga mengaku sudah mengecek ke sejumlah SOPD terkait tenaga kontrak ini namun jawabannya sama penerimaannya melalui BKD. Hanya saja hal itu dibantah oleh BKD.

Maka dari itu Supriadi dalam waktu dekat usai pembahasan itu akan memanggil seluruh SOPD serta tenaga kontrak yang diberhentikan untuk mencari tahu seperti apa sebenarnya permasalahan yang terjadi. "Jangan sampai penerimaan tenaga kontrak ini menuai permasalahan. Karena di satu sisi kita masih membutuhkan mereka, terutama tenaga pendidikan dan kesehatan," pungkasnya.

sumber berita