KabarGolkar - Ketua DPD II Golkar Aceh Besar Muhibuddin Ibrahim mendukung Bupati Aceh Besar Mawardi Ali untuk mengambil langkah tegas terhadap SKPD yang tidak serius mengelola anggaran daerah, terutama yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). "Jangan terkesan main-main, seperti yang kita ketahui ada miliran rupiah DAK yang sudah dialokasikan, tapi tak bisa digunakan," kata Muhibuddin Ibrahim saat dimintai tanggapan tentang hangusnya miliaran rupiah DAK Aceh Besar 2018, Selasa (11/9/2018). Pria yang akrab disapa Ucok Sibreh ini menilai fenomena itu jelas tak sejalan dengan semangat yang sedang digagas Pemerintah Aceh Besar. Di mana Aceh Besar saat ini tampak fokus untuk melakukan lobi program ke pemerintah pusat, sementara para pejabatnya justru tak mampu menyerap dana yang sudah dialokasikan untuk kabupaten itu. Matinya miliaran rupiah DAK tersebut, kata Ucok, jelas membuat Aceh Besar merugi. Seharusnya, jika miliaran dana tersebut bisa dioptimalkan, maka tahun depan masyarakat sudah bisa menikmati layanan-layanan dasar hasil dari proyek DAK tersebut. "Seperti kita ketahui bahwa dana yang hangus tersebut ternyata untuk kebutuhan seperti rahab puskesmas dan proyek air bersih, dua hal yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat," katanya. Ia pun menyarankan agar Pemerintah Aceh Besar menerapkan sistem reward and punishment pada para aparatur pemerintah di daerah. "Bupati harus benar-benar memastikan orang yang diberi tanggungjawab tapi berkinerja mengecewakan ini mendapat punishment," katanya. Hal itu diharapkan akan menjadi catatan bagi para aparatur pemerintah untuk tetap profesional dan bertanggungjawab. Sumber