[caption id="attachment_11365" align="aligncenter" width="610"] ilustrasi[/caption] kabargolkar.com - Yang menjadi tolak ukur kinerja aparatur, yaitu dilihat dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Jika LKPD-nya baik, maka kinerja aparatur tersebut otomatis baik juga. Jika tidak, maka akan menjadi sorotan berbagai pihak. “Sebab  berdasarkan PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 24 tahun 2005 tentang standar akutansi pemerintah, LKPD yang paling  pertama diaudit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK),” kata Wakil Ketua DPRD Barsel  Hasanuddin Agani saat dibincangi Kalteng Pos, Kamis (13/9). Ketua DPD Partai Golkar Barsel itu mengatakan,  semua yang menyangkut LKPD diminta kejelasannya secara detail sesuai standar akutansi pemerintah. “Sebab semuanya harus dapat memenuhi kebutuhan penggunaannya,”  ungkap Hasanuddin. Ia mengimbau, agar  para wakil rakyat  harus berperan dalam melakukan pengawasan, termasuk  lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, donator, dan investor. Tidak terkecuali pemberi pinjaman maupun pemerintah. Perlu diketahui,  tambah pensiunan perwira Polri itu, masih banyak kelemahan yang harus diperbaiki semua perangkat  daerah (PD)  di lingkup Pemkab  Barsel. Yakni kurangnya menginventarisir dan melakukan penilaian kembali dari aset tetapnya.  “Sebab pencatatan aset hanya dari belanja modal,  yang seharusnya belanja modal nilainya sama dengan harga beli,” tegasnya. Legislator dapil II Barsel itu berharap, dari setiap laporan keuangan yang ada di perangkat daerah, dapat memberikan laporan yang wajar sesuai dengan standar akutansi pemerintah. “Kalau laporan keuangan tidak wajar, apalagi laporanya dibuat mengada-ada dan tidak masuk di akal,  maka jangan terkejut, jika akhirnya ada oknum pejabat yang tersandung kasus hukum,” jelasnya. sumber berita