[caption id="attachment_11700" align="aligncenter" width="700"] Ilustrasi: Anies Baswedan. (Photo/Tribun)[/caption] Kabargolkar.com, Jakarta - Kekisruhan yang menimpa Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kini menjadi santapan nasional. Masalah yang bermula dari surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo yang ditandatangani Eno Zthezia, seorang dokter cantik menyedot perhatian publik. Dokter Eno Zthezia meminta Jokowi menoleh  sejenak pada persoalan yang terjadi terkait BPJS Kesehatan. Pasalnya, masalah BPJS tak hanya dikomplen oleh dokter, tapi pasien juga ikut melakukan hal serupa. Bahkan, masalah ini pun dirasakan oleh masyarakat dan Pemerintah DKI Jakarta. Menanggapi kondisi ini, Fraksi Partai Golkar DKI Jakarta menggelar konfrensi pers untuk membahas masalah BPJS yang meresahkan publik beberapa hari kemarin. Ketua Plt DPD Partai Golkar DKI Jakarta Rizal Malarangen mengakui, masalah BPJS merupakan kebijakan nasional yang mencakup seluruh daerah di Indonesia, dan ini menjadi sumber masalah utama saat ini. “Soal BPJS memang adalah sebuah kebijakan nasional di wilayah, baik itu Kabuoaten/Kota dan Provinsi. Untuk BPJS, anda liat kebijakan sumber masalah, membicarakan hal ini banyak yang sedang gentar,” kata Rizal Malarangen kepada awak media di Kantor DPD Partai Golkar Jakarta, Selasa (18/9). Masalah ini, kata pelaaksana tugas ketua Golkar DKI itu, masalah BPJS berimplikasi kepada tidak dibayarnya rumah-rumah sakit. Hal ini karena BPJS sendiri mengalami defisit hingga Rp 92 triliun dalam asuransi gratis. “Inilah yang membuat rumah sakit belum dibayar. Untuk perbandingan apa disebut problematika ini, BPJS mengalami defisit dalam asuransi gratis mencapai Rp 92 triliun,” beber Rizal. Bahkan, kondisi ini tak hanya terjadi di Indonesia, tetapi negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Jerman pun mengalami defisit anggaran terkait pelayanan kesehatan. Lanjut Rizal Malarangen, masalah kesehatan ini berbedah jauh dengan masalah pendidikan yang relatif murah. “Semuanya devisit. Kalau diliat, dibanding dengan anggaran. Anggaran pendidikan memang relatif jauh lebih kecil. Anggaran profosinya why not? Tetapi, enggak sekarang. Bagaimana DKI menyelematkan masalah ini di seluruh rumah sakit di Jakarta,” ujarnya. Meski begitu, Rizal Malarangen menegaskan Fraksi Golkar DKI Jakarta akan tetap mendukung program Pemerintahan yang dipimpin oleh Anies Baswedan demi kesejahteraan masyarakat Jakarta. “Kemarin kami bertemu pak Anies, audiensi resmi DPD Partai Golkar. Sebagai sebuah institusi kami pertama kalinya, tetapi Partai Golkar melihat ke depan, siapapun gubernurnya harus jadi gubernur yang berhasil, apapun partainya,” jelasnya. “Jika untuk kepentingan rakyat khususnya yang ada di Jkarta ini, sudah pasti siap Kita akan bekerja sama dengan semua instansi terlebih pemprov DKI Jakarta,” tegasnya.