[caption id="attachment_11749" align="aligncenter" width="600"] ilustrasi (Foto: elshinta.com)[/caption] kabargolkar.com - Terkait survey Indeks Perilaku Anti-Korupsi yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) di 10 jenis pelayanan publik, di antaranya Perusahaan Listrik Negara (PLN), Kepolisian, Peradilan, layanan kesehatan, kantor desa atau kelurahan, dinas kependudukan dan pencatatan sipil, Kantor Urusan Agama, serta RT/RW, Golkar mendorong agar dilakukan perbaikan. Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, pada Rabu (19/9/2018) menanggapi rilis BPS tentang Indeks Perilaku Anti-Korupsi yang menyatakan masih terjadi korupsi kecil-kecilan di sektor pelayanan publik. Politisi Partai Golkar ini mendorong Komisi II DPR meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperbaiki prosedur pelayanan publik. "Memperbaiki prosedur pelayanan publik. yang berpotensi terjadinya korupsi kecil-kecilan serta menindak tegas oknum yang terbukti melakukan korupsi kecil-kecilan di jajarannya," demikian jelas Bamsoet. Selain itu, menurut legislator Golkar ini, mendorong Komisi VI DPR dan Komisi IX DPR meminta Kementerian BUMN serta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui Dinas Kesehatan untuk meningkatkan pengawasan langsung terutama di wilayah-wilayah yang rentan dengan terjadinya korupsi kecil-kecilan tersebut. Bamsoet juga mengimbau masyarakat untuk memberikan laporan dan informasi apabila mengetahui adanya indikasi terjadinya korupsi dalam pelayanan publik, dan dapat menyampaikan pengaduan melalui aplikasi DPRNow. (tim liputan)