[caption id="attachment_12354" align="aligncenter" width="667"] Ketua DPD Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi. foto: Dok Humas Pemkab Purwakarta[/caption] kabargolkar -  Ketua Tim Pemenangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin Jawa Barat, Dedi Mulyadi meminta timnya untuk berhati-hati dalam mensosialisasikan pasangan calon (paslon) nomor urut 1 ini. Dedi Mulyadi meminta agar seluruh tim tidak diperbolehkan menyerang kehormatan dan menceritakan masa lalu orang lain. "Saya minta seluruh tim tidak boleh menyerang kehormatan orang lain, tidak boleh menceritakan masa lalu orang lain,” ujar Dedi saat ditemui di Hotel Grand Pasundan, Jalan Peta, Kota Bandung, Rabu (26/9/2018). Menurut Dedi, orang-orang yang masuk dalam kontestasi pilpres adalah orang-orang terbaik. Tidak hanya itu, para paslon juga sudah melewati proses yang terbaik. “Karena bagaimana pun yang tampil di pilpres adalah orang-orang terbaik, orang yang sudah melewati proses terbaik,” tuturnya. Ketua DPD Golkar Jawa Barat ini mengatakan hal yang harus dilakukan oleh tim kampanye Jokowi-Ma’ruf adalah memberikan jawaban atas ketidaklogisan hal-hal yang sering muncul di media sosial. Dedi mencontohkan ketika harga telur dan daging naik, pemerintah disalahkan, ketika harga telur dan daging turun, pemerintah pun masih tetap disalahkan. Menurutnya itu adalah logika yang aneh. “Kita justru harus memperkuat (menjawab) tentang aspek ketidaklogisan yang sering muncul di media sosial, ketika telur naik, pemerintah yang disalahkan. Ketika daging naik, pemeritnah yang disalahkan. Tapi ketika harga telur turun, daging turun, masih pemerintah yang disalahkan. Ini kan logika aneh,” tuturnya. Dedi juga menjelaskan terkait pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah. Menurutnya banyak yang menyerang Jokowi karena terlalu berlebihan dalam membangun infrastruktur. Namun, kata Dedi, Jokowi masih kurang dalam membangun infrastruktur karena masih ada jalan-jalan dan bangunan di beberapa daerah yang kondisinya belum baik. "Di desa-desa jalanya masih jelek, berarti butuh jalan berarti butuh infrastruktur. Kalau bangunan Puskesmas belum memadai, berarti butuh infrastruktur,” tambahnya. Ia juga menambahkan terkhusus di Jawa Barat masih perlu penambahan pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, kata Dedi, Jokowi harus memimpin lagi untuk melanjutkan pembangunan yang sudah dilakukannya. "Kalau di tempat lain membangun infrastruktur dianggap berlebihan, masyarakat Jawa Barat memerlukan jumlah infrastruktur yang semakin banyak sehingga harus dipimpin Pak Jokowi kembali yang sangat mengerti membangun infrastruktur,” pungkasnya.{sumber}