Kabargolkar.com - Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) telah menyatakan, kondisi perekonomian Indonesia pada 2023 masih belum bisa diproyeksikan dan dikalkulasikan.

Bahkan, sampai termasuk bagaimana kekuatan resesi global dan pengaruhnya terhadap situasi ekonomi nasional.

Merespon hal tersebut, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendesak pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, untuk mampu memprediksi kondisi ekonomi di tahun 2023 mendatang.

"Pastinya dengan berhati-hati terhadap potensi terjadinya inflasi akibat kondisi perekonomian di tahun 2023 yang masih belum bisa diproyeksikan, yakni melalui kebijakan fiskal maupun moneter yang dapat mengantisipasi dampak kekuatan resesi global terhadap situasi ekonomi nasional," kata Bamsoet dalam keterangan persnya, Senin (3/10/2022).

Waketum DEPINAS SOKSI ini juga meminta pemerintah pusat, untuk memberikan petunjuk teknis kepada pemerintah daerah guna melakukan upaya dalam mengatasi ketidakpastian global dan risiko krisis pangan, energi, dan juga finansial.

"Serta meminta pemerintah menjaga kestabilan harga-harga komoditas pangan strategis atau pokok, serta memfasilitasi distribusi komoditas dari satu daerah ke daerah lain," ujar Bamsoet.

Tak sampai disitu, Ketua MPR RI ini mendorong pemerintah, untuk bisa memastikan penyaluran bantuan sosial, seperti bantuan langsung tunai bahan bakar minyak (BLT BBM) dan bantuan subdisi upah (BSU).

"Harus terus dilaksanakan dan disalurkan ke penerima manfaat sesuai data yang sudah diverifikasi," pinta Bamsoet.

Lebih lanjut, ia menegaskan, pemerintah harus memaksimalkan penggunaan dua persen dari dana transfer umum dan belanja tidak terduga.

"Utamanya di daerah-daerah yang realisasi terhadap dana transfer umum dan belanja tidak terduga relatif masih rendah," tutup Bamsoet.