Menko Airlangga Beberkan Kesiapan ASEAN Hadapi Ancaman Ketahanan Jangka Panjang

Kabargolkar.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, memimpin delegasi RI dalam pertemuan Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)yang digelar di Phnom Penh, Kamboja pada Rabu (9/11). 

Pertemuan ini bertujuan memperkuat kesiapan ASEAN menghadapi ancaman dan membangun kapasitasnya untuk ketahanan jangka panjang. Diperlukan kerja sama lintas sektor seperti pertanian, energi dan transportasi untuk memastikan bahwa semua inisiatif yang telah ada bisa berjalan dengan efektif.

Dalam menghadapi lanskap ekonomi pasca pandemi yang rentan, ditambah dengan ancaman perubahan iklim, ASEAN perlu menyusun strategi untuk memperkuat diri membangun kapasitasnya. Isu-isu perubahan iklim akan mempengaruhi arah ekonomi kawasan di masa depan, oleh karenanya diperlukan langkah-langkah konkret yang mengarah pada rendah karbon. 

“Perubahan iklim diperkirakan akan mengurangi 4 – 18 persen dari PDB global pada 2050, sementara di ASEAN diperkirakan akan kehilangan 4 – 37 persen PDB-nya,” ujar Menko Airlangga.

Lebih lanjut Menko Airlangga menyampaikan bahwa transisi menuju masa depan yang berkelanjutan adalah kunci kemakmuran, ketahanan dan bahkan kelangsungan kawasan.

Kemudian, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa agenda dekarbonisasi tidak hanya menjadi milik Pemerintah tetapi harus menjadi upaya bersama yang juga melibatkan sektor swasta dan masyarakat yang paling terkena dampak perubahan iklim.

“Kita perlu utamakan agenda keberlanjutan disetiap lini kebijakan kita berdasarkan komitmen kita pada Perjanjian Paris dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs),” kata Menko Airlangga. 

“Pengembangan strategi ASEAN dalam netralitas karbon harus mempertimbangkan perlunya transisi yang adil dan teratur serta memastikan bahwa tidak ada satupun negara anggota yang tertinggal,” tegas Menko Airlangga.

Secara lebih rinci, Menko Airlangga mengusulkan 5 (lima) langkah yang perlu dilakukan yakni pertama, pengembangan strategi harus dilakukan secara inklusif, partisipatif dan konsultatif dengan semua sektor yang ada di ASEAN seperti mineral, iptek, keuangan dan industri serta melibatkan masyarakat.