Pertemuan 8 Partai Politik, Airlangga: Kami Ingin Tahun Politik yang Teduh

Kabargolkar.com- Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengungkap alasannya menjadi inisiator mengumpulkan partai politik (parpol) parlemen yang menolak sistem pemilu proporsional tertutup. Karena, ia ingin menciptakan keteduhan dan kondusivitas jelang Pemilu 2024.

"Karena kita ingin di tahun 2023 di tahun politik ini teduh, nah keteduhan akan tercipta kalau komunikasi antarpartai politik," kata Airlangga Hartarto usai acara pertemuan delapan partai politik di hotel, kawasan Jakarta Selatan, Minggu (8/1/2023).

Menurut dia, walau dari kedelapan partai yakni Golkar, Gerindra, Demokrat, Nasdem, PAN, PKB, PPP, dan PKS memiliki agenda politik yang berbeda. Namun menjaga kondusivitas dalam Pemilu nanti menjadi tanggung jawab bersama.

"Walaupun berbeda-beda prioritas dan agendanya tetapi ada kesamaan. Nah kesamaaan ini yang dicari terutama menghadapi Pemilu 2024 nanti," jelas dia.

Airlangga mengatakan, kepentingan untuk menolak sistem pemilu proporsional tertutup bukan hanya kepentingan dari partai politik. Melainkan, ada kepentingan hak di dalamnya yang menentukan pilihan.

"Pertama ini ada kepentingan bersama terkait dengan kedaulatan rakyat. Dan ini bukan hanya dirasakan Partai Golkar. tapi oleh seluruh partai peserta pemilu. Sehingga dengan keperluan ini, kita duduk bersama. Kita rembukan dan kebetulan ini di awal tahun perlu silaturahmi antar partai politik," kata dia.

Delapan partai politik (Parpol) Parlemen telah menyepakati sikap atas menolak sistem pemilu proporsional tertutup. Di mana dari pertemuan ini akan menjadi gerakan politik dalam mengawal sikap tersebut.

"Tentu pertemuan ini bukan merupakan pertemuan pertama saja. Namun tadi bersepakat bahwa pertemuan ini akan dilanjutkan secara berkala, untuk mengawal sikap partai politik ini," kata Airlangga saat sambutan.

Selain Airlangga, ada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

Kemudian Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali dan Wakil Ketua Umum PPP H M Amir Uskara. Perwakilan Partai Gerindra tidak hadir namun disebut menyetujui kesepakatan bersama.