Kabargolkar.com - Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus melakukan rapat konsultasi dengan Komisi I DPR RI membahas permohonan pertimbangan atas pencalonan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (Dubes LBBP) untuk negara sahabat.

 “Baru saja kita rapat untuk mengambil keputusan terkait Dubes LBBP untuk negara sahabat yaitu Republik Perancis, Republik Filipina dan Republik Turki,” ungkapnya kepada Parlementaria, usai memimpin rapat konsultasi secara tertutup, di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (9/2/2023).

Disampaikan Lodewijk, Indonesia memiliki hubungan kerjasama yang baik dengan Republik Perancis, Republik Filipina, dan Republik Turki. Hal itu terlihat dari jalinan kerja sama antara negara di berbagai sektor.

 “Misalnya dengan Republik Perancis, dari sisi ekonomi kita mengalami pertumbuhan hingga 7,4 persen karena ekspor komoditas minyak sawit. Sementara, dari sisi pertahanan, kita akan mengembangan kerja sama dengan membeli kapal selam. Kami (DPR) berharapkan bukan hanya membeli, tetapi juga mendapatkan kerja sama Transfer of Technology (ToT) dari Perancis. Sehingga kita bisa merawat dan memproduksi alat pertahanan kita sendiri,” kata Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Sementara dengan Filipina, Pimpinan DPR RI Bidang Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam), berharap adanya peningkatan kerja sama di bidang pertahanan. “Beberapa waktu lalu, diketahui, ada seorang pilot berasal dari Papua ditangkap di Filipina karena membeli senjata secara ilegal untuk dipasarkan di Papua (Kelompok Kriminal Bersenjata). Dengan adanya peningkatan kerjasama diharapkan suplai senjata ke papua bisa diputus,” tegasnya.

Terakhir, Legislator F-Golkar itu menyampaikan kerjasama antara Indonesia dengan Republik Turki juga sangat baik, di sektor pertahanan salah satu satu produk andalan adalah jenis medium tank kelas harimau. “Saya berharap kehadiran Dubes LBBP bisa memperkuat kerjasama antar negara,” ungkapnya.

Pasca rapat konsultasi ini, Lodewijk mengakui DPR RI akan segera mengirim surat ke Presiden RI tentang persetujuan Dubes LBBP ini. (dpr.go.id)