Kabargolkar.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparpak strategi menghadapi ancaman inflasi selama bulan Ramadan bulan ini. Hal itu disampaikan di acara Kick Off Meeting Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Minggu, 5 Maret 2023.

Lembaga keuangan internasional, International Monetary Fund (IMF) memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi global akan melambat dari 3,4 persen pada tahun 2022 menjadi 2,9 persen pada tahun 2023.

Untuk itu, Pemerintah terus menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi. Peningkatan investasi pun juga menjadi bagian dari strategi Pemerintah dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

“Saat ini, Pemerintah sedang merevisi PP nomor 1 Tahun 2019 untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sebagai bagian dari pengendalian inflasi. Mengingat ketahanan sektor eksternal perlu menjadi perhatian Pemerintah,” ungkap Menko Airlangga dalam Kick Off GNPIP.

Menko Airlangga juga mengatakan bahwa pada periode bulan Ramadan dan Idul Fitri 2023, akan terjadi peningkatan harga pangan dan tarif angkutan.

“Untuk mengendalikan inflasi selama periode tersebut, Pemerintah akan melakukan langkah-langkah antisipatif. Salah satunya adalah melakukan pemantauan harga kebutuhan bahan pokok seperti beras, minyak goreng, cabai, bawang, daging, telur ayam ras, dan daging sapi,” terang Menko Airlangga.

Ia juga menginformasikan, bahwa Pemerintah telah memutuskan untuk memberikan bantuan beras selama 3 bulan. Bantuan tersebut akan diperuntukkan bagi desil yang mendapat (Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai. Terkait regulasinya, Pemerintah masih mengatur lebih lanjut.

Melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Pemerintah dan Bank Indonesia terus mendorong sinergi dan kerja sama, agar inflasi tetap dalam sasaran tahun ini. Mengingat, inflasi adalah bagian dari pondasi yang kuat untuk perekonomian di tahun 2023 dan 2024. (hariandisway.com)