kabargolkar.com - Ajakan Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto, agar
sama-sama menolak politik identitas pada Pemilu 2024 dinilai harus disambut semua pihak termasuk elite partai. 

Hal ini dikatakan oleh Pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin. Ujang sepakat dengan ajakan Menko Perekonomian itu demi menciptakan Pemilu 2024 yang jujur dan adil. 

"Soal politik identitas itu saya sepakat ya jangan dilakukan. Jangan dipertajam, harus dilupakan dan harus dihindari dan ditinggalkan," kata Ujang, Senin (1/5/2023). 

Tidak hanya masyarakat, Ujang menilai, menolak politik identitas juga harus didukung hingga ke level elite partai politik. Sebab, Ujang melihat hingga kini elite politik belum secara konsisten melakukan gerakan antipolitik identitas. 

Hal itu lanjut Ujang, terlihat dari bagaimana elite politik seakan ingin Pilpres 2024 hanya diikuti oleh dua pasang calon saja. 

"Itu sama saja elite-elite politik itu seolah-olah mau menghilangkan politik identitas tapi mengonstruksi koalisinya itu hanya dua calon yang justru mempertajam politik identitas. Pasti pertarungannya akan mengarah ke politik identitas," ucap Ujang. 

"Oleh karena itu kalau sepakat, misalkan hilangkan politik identitas, saya sepakat. Tetapi ya paling tidak pasangan capres-cawapresnya ada tiga, agar pertarungannya tidak terlalu keras. Ada pemecah ombak di poros yang ketiga itu," sambungnya. 

Dia mengimbau kepada publik, untuk sama-sama menolak politik identitas, minimal tidak ikut serta menggelorakan isu-isu yang mengarah ke politik identitas. 

"Oleh karena itu, kita harus melihat secara utuh tentang politik identitas. Kalau politik identitas digunakan untuk memecah belah bangsa, harus dilawan," ujarnya. 

Pasangan capres-cawapres pun, kata Ujang, perlu juga secara tegas menyerukan anti-politik identitas kepada para timses hingga relawan. 

Ujang menilai, capres-cawapres tidak mungkin tidak mengetahui bahwa pendukungnya memainkan isu politik identitas yang membahayakan persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia. 

"Oleh karena itu capres dan cawapresnya mesti berjiwa besar untuk tidak memainkan isu politik identitas dalam pilpres nanti agar kita tetap bersatu. Agar persaingan Pilpres itu berjalan secara jujur dan adil. Kita boleh berbeda, pilihan boleh beda, tapi tetap bersaudara satu sama lain. Itu yang harus kita bangun," tambahnya. 

Sebelumnya, Airlangga mengingatkan kesatuan politik setelah Pemilu itu penting. Menko Perekonomian ini menyakini, persatuan politik setelah Pemilu harus dirintis dari sekarang karena negara harus diurus secara bersama-sama. 

"Perbedaan kita hanya pada tanggal 14 Februari, pada saat masyarakat memilih, mencoblos, sesudah itu kita kembali bersama bangun bangsa," kata Airlangga saat jumpa pers usai pertemuan dengan Partai Demokrat, Sabtu 29 April 2023. 

Airlangga menyampaikan, Golkar harus terus membuka silaturahmi dan dialog dengan partai politik termasuk dengan Demokrat yang memposisikan diri sebagai oposisi Pemerintah. 

Seperti diketahui, Golkar membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dengan partai mitra koalisi pemerintah yakni PAN dan PPP. Sementara Demokrat dengan Koalisi Perubahan yang berisikan Partai Nasdem dan PKS. 

"Karena penting bagi Indonesia agar seluruh partai ini suasananya adem, dan kita memasuki pesta politik tidak dengan tegang tapi politik dengan kebahagian," tambahnya