Kabargolkar.com - Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono mengaku tidak ambil pusing dengan hasil survei yang dirilis oleh Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) merilis temuan terbarunya, terkait hasil survei nasional calon presiden - wakil presiden 2024 pasca putusan Majelis Kehormatan Mahkamar Konstitusi (MKMK).

Diketahui usai putusan MKMK, menurut survei LPI, hasil elektabilitas Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tidak lebih tinggi dari Ganjar-Mahfud.

“Ya gini, kan kalau pandangan masyarakat itu (responden) kan fluktuatif. Sekarang ini yang terus mesti kita dorong bahwa apa yang menjadi rancangan kerjanya,” kata Dave saat hadir di jumpa pers perilisan survei LPI di Hotel Arya Duta Semanggi, Jakarta, Kamis (16/11/2023).

Dave melanjutkan, sebagai partai pendukung Prabowo-Gibran tugas utamanya adalah mendukung kerja-kerja pemenangan terhadap keduanya. Dia memastikan, hal itu menjadi komitmen poltik partainya untuk program kerja bersama kedua sosok tersebut.

“Untuk ke depannya sehingga kita itu bisa maju ke depan meyakinkan masyarakat. Kenapa? Karena Pemilu ini harus berlangsung dengan damai, berlangsung dengan jujur adil agar pemerintahan ke depan kita yakini bahwa akan dimenangkan oleh Prabowo-Gibran,” optimis Dave.

Sebagai informasi, Survei LPI melakukan survei elektabilitas pasangan capres-cawapres usai putusan MKMK. Hasilnya adalah, Ganjar-Mahfud 38,75%, Prabowo-Gibran 34,25% dan Anies-Muhaimin 24,00%. Sedangkan yang memilih tidak tahu atau tidak menjawab adalah 3,00%

Survei nasional ini diselenggarakan oleh LPI dari 9 November 2023 dan berakhir pada 13 November 2023. Survei ini bermaksud untuk memotret elektabilitas pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden 2024 pasca putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Responden yang menjadi sampel dalam survei ini adalah Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara atau pada tanggal 14 Februari 2024 sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih serta secara sadar dan aktif mengawasi kinerja penyelenggara pemilu dan dinamika politik yang terjadi di Indonesia menjelang pemilu 2024.