Jaga Keberlanjutan Agenda Pembangunan Mendatang, Pemerintah Evaluasi Capaian Kinerja PSN Tahun 2024

Selain sejumlah sektor tersebut, Pemerintah juga memahami peran vital komoditas critical minerals dalam mendukung transisi dan ketahanan energi, antara lain sebagai bahan baku industri pembuatan panel surya, turbin angin, hingga industri baterai. Untuk itu secara khusus pada sektor pengolahan mineral, Pemerintah telah melakukan Program Pengembangan Smelter PSN yang diantaranya 9 smelter fasilitas pengolahan nikel dengan estimasi output mencapai 2,5 juta ton per tahun, dan 4 smelter fasilitas pengolahan bauksit dengan estimasi output mencapai 3 juta ton per tahun.  

Lebih lanjut pada tahun 2024 ini, Pemerintah mengestimasikan untuk dapat menyelesaikan 41 PSN senilai Rp554 triliun. Guna mencapai target tersebut, perlu dilakukan pembahasan terkait sejumlah isu strategis yang memerlukan dukungan penyelesaian dari berbagai stakeholder, diantaranya perizinan dan penyiapan, kehutanan, pengadaan lahan, pembiayaan, dan konstruksi.

Capaian proyek akan dievaluasi pada setiap tahapan proyek, meliput penyiapan, transaksi, konstruksi, dan operasi. Hasil evaluasi secara komprehensif akan dilaporkan kepada Presiden untuk dilakukan penyesuaian daftar PSN, yang selanjutnya dapat menjadi masukan untuk agenda pembangunan dalam Pemerintahan ke depan.

“Oleh karena itu, saya berharap dukungan dan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, agar PSN dapat diselesaikan tepat waktu sebagaimana target yang telah ditetapkan,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi Kemenko Perekonomian Elen Setiadi, Staf Khusus Bidang Percepatan Pembangunan Wilayah, Pembangunan Infrastruktur dan Investasi Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo, Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, serta sejumlah Pejabat Perwakilan Kementerian/Lembaga. (KPPIP/dfm/fsr)