Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Kebijakan Energi Nasional DIsepakati Kementerian ESDM dan Komisi VII DPR-RI

"Yang mendasari pemerintah mengajukan RPP KEN sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014, di antaranya adalah tidak tercapainya target dalam PP KEN seperti realisasi pasokan energi primer sampai 2022 yang masih di bawah angka proyeksi KEN dan realisasi pencapaian program energi primer," jelasnya.

Eddy menambahkan tidak tercapainya target tersebut antara lain disebabkan pertumbuhan ekonomi sebesar lima persen pada 2019 dan pandemi COVID-19.

Di samping itu, PP KEN perlu dilakukan penyesuaian terhadap berbagai kebijakan regulasi dan perkembangan teknologi energi baru dan energi terbarukan yang semakin berkembang saat ini, di antaranya dengan kebijakan transisi energi yang memiliki net zero emission, pemanfaatan bahan bakar nabati (BBN), pemanfaatan teknologi rendah karbon, penyesuaian ancaman atas isu perubahan iklim yang dikaitkan dengan target nationally determined contributions (NDE) Indonesia dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca, khususnya di sektor energi.