FPG ingin Aspirasi Serikat Pekerja PT Solusi Bangun Indonesia Tbk dituntaskan

Dalam paparanya di Rapat Dengar Pendapat Umum tersebut, Serikat Pekerja juga menyampaikan mengenai pelanggaran hukum ketenagakerjaan yang dilakukan itu berupa upah karyawan yang seharusnya naik setahun sekali, tetapi justru tidak naik atau tidak ada kenaikan gaji sejak 2019.  Pelanggaran lain yaitu pihak manajemen PT SBI tidak menyelenggarakan pelatihan prapensiun sebagaimana yang diatur PKB, pemberian pakaian kerja tidak sesuai PKB, pengurangan cuti.  Lalu Tunjangan Hari Raya (THR) yang diatur di PKB adalah dua kali upah, tetapi diturunkan menjadi satu kali upah dan karyawan yang mengundurkan diri tidak mendapatkan hak sesuai PKB.

 

Lebih lanjut, anggota Fraksi Golkar dari Bali, Gde Sumrjaya Linggih, perlunya untuk mengidentifikasi SK apa saja yang telah diterbitkan. Apabila penerbitan SK tersebut dilakukan secara sepihak tanpa melalui perundingan yang semestinya, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran prosedur. Fakta-fakta hukum semacam ini perlu ditampilkan agar kita dapat melakukan klarifikasi terkait penerbitan SK tersebut. 

 

“Upaya untuk mengisi kekosongan hukum harus dilakukan dengan tetap mematuhi mekanisme yang berlaku. Selain itu, terdapat kesenjangan kesejahteraan antara karyawan di holding dan anak perusahaan. Hal ini perlu dikomunikasikan dengan baik untuk menghindari kesalahpahaman. Mungkin ada pertimbangan yang digunakan oleh PT SBI dalam menetapkan kebijakan remunerasi yang perlu dijelaskan. Semangat kita sama, yaitu membangun BUMN yang sehat. Saya berharap rekan-rekan serikat pekerja tetap bekerja dengan sungguh-sungguh meskipun menghadapi kondisi tersebut,” ujarnya.