Golkar Berimbang, Siap Dampingi Ridwan Kamil Meski Tegas Tak Ada Sangkut Paut Dengan Partai

kabargolkar.com - DPD Partai Golkar Jawa Barat menyatakan kesiapan mereka untuk memberikan pendampingan hukum kepada mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, jika diperlukan, dalam kasus dugaan korupsi Bank BJB yang tengah diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pernyataan ini disampaikan oleh Sekretaris DPD Golkar Jabar, MQ Iswara, di Kantor BPK Perwakilan Jabar, Bandung, pada Kamis (13/3/2025).

"Sampai hari ini kita masih berusaha menghubungi, baik ke Pak RK melalui keluarganya. Jujur sampai hari ini kami belum bisa berkomunikasi," ujar Iswara.

Menurutnya, tawaran bantuan hukum tersebut dilakukan mengingat Ridwan Kamil adalah kader dan pengurus Partai Golkar. "Ya, kami dari DPP Golkar akan menawarkan kepada Pak RK untuk memberikan bantuan hukum, karena beliau adalah kader partai Golkar," lanjutnya.

Iswara juga menyatakan keprihatinannya atas penggeledahan rumah Ridwan Kamil oleh KPK, namun menegaskan bahwa proses hukum harus dihormati. "Tentunya kami prihatin, tapi tentunya kami serahkan pada proses hukum yang berlaku, kita ikuti sajalah ya, kemarin itu baru penggeledahan dan KPK juga menjelaskan statusnya baru sebagai saksi," tambahnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Adies Kadir, menegaskan bahwa kasus ini merupakan masalah pribadi Ridwan Kamil dan tidak berkaitan dengan Partai Golkar. "Yang pasti, ini kan masalah pribadi yang bersangkutan, tidak ada sangkut-pautnya dengan Partai Golkar," kata Adies di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).

Adies juga menjelaskan bahwa Golkar tidak mengetahui aktivitas Ridwan Kamil selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat karena statusnya yang masih tergolong sebagai kader baru dalam partai. "Secara prinsip, Golkar tidak terlalu tahu juga apa yang beliau lakukan pada saat beliau menjadi Gubernur Jawa Barat periode yang lalu," ujarnya.

"Pada saat itu beliau kan baru juga di Golkar. Memang waktu itu ingin dimasukkan di wakil ketua umum, tetapi kan belum terdaftar, belum sempat didaftarkan ke Kementerian Hukum waktu saat itu," tambahnya.