Pidato Lengkap Ketum Bahlil dalam Pembukaan Rapimnas Partai Golkar

Jadi, memang kita harus berpikir jangan seperti yang lain. Nah, dalam perspektif itulah kemudian, saya ingin menyampaikan bahwa Forum Rapimnas adalah forum pengambilan keputusan tertinggi nomor dua setelah Munas. Dan ini merupakan bagian daripada mekanisme.

Partai Golkar tidak boleh mengkultus individualis. Nggak boleh feodalis. Golkar telah mengajari kita bahwa kita taat, tunduk pada aturan-aturan dan mekanisme yang ada. Kita mempunyai anggaran dasar, kita mempunyai anggaran rumah tangga, kita mempunyai PO, kita mempunyai Juklak dan Juknis. Karena itu, apa yang harus kita dengar? Ya aturan itu. Jadi saya harus sampaikan di sini.

Dan Bapak-Ibu semua (yang hadir di forum Rapimnas ini) adalah tokoh-tokoh Golkar, pahlawan-pahlawan Golkar, yang ada pada garda terdepan untuk memenuhi apa yang menjadi target Pemilu nanti di 2029. Nah, kaitannya dengan itu, kita juga telah melakukan selain Rapimnas, rapat-rapat mekanisme pleno, rapat harian sebagai bentuk bagian daripada konsolidasi. Harapannya adalah kita harus mampu melahirkan satu program, pemikiran, ataupun evaluasi terhadap apa yang telah kita lakukan.

Bapak-Ibu semua, untuk sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya, abang-abang saya, Ketua-ketua DPD. Saya ingin di Rapimnas ini, Bapak-Ibu semua harus menyampaikan pemikiran-pemikirannya per-DPD. Nggak boleh lagi perwakilan per wilayah-perwilayah. Nggak boleh. Saya belajar organisasi, Pak Agung, mungkin jadi pengurus DPD Partai Golkar ini baru. Tapi saya sudah melewati fase proses organisasi dari Ketua Kelas sampai Ketua Umum HIPMI. Ketua Umum HIPMI itu cuma tiga tahun, Pak Agung ya. Tapi yang menjadi Ketua Umum HIPMI empat setengah tahun, itu cuma saya. Jadi Pak Agung, Pak Ical, kemudian Pak Erwin, kemudian Pak Cicip, mereka nggak bisa merubah Anggaran Dasar untuk empat setengah tahun. Jadi kalau persoalan pemain-pemain lapangan, Insyaallah masih bisa kita coba lapangan. Kira-kira begitu.

Nah, Bapak-Ibu semua, kenapa harus daerah diberikan kedaulatan? Karena nggak bisa kita mengetahui apa yang menjadi perkembangan daerah kalau cara berpikir kita, cara berpikir Jakarta. Di Papua Barat belum tentu sama dengan di Aceh. Sumatera Utara belum tentu sama dengan Sumbar. Jadi saya berpandangan, saya menyampaikan semalam kepada Sekjen. “Sekjen, kran demokrasi itu harus dibuka. Jangan ada penyempitan saluran demokrasi. Dan ruang demokrasi itu adalah berikan untuk mereka bicara. Partai ini nggak boleh kita kelola untuk kepentingan satu kelompok tertentu. Partai ini dikelola untuk kepentingan negara. Bahaya sekali,”.