Menko Airlangga: Nuklir dan Surya Jadi Fokus Transisi Energi Nasional

Pemerintah menargetkan keputusan pembangunan PLTN dapat diambil pada 2027, dengan tahap operasional awal direncanakan mulai 2032 dan kapasitas mencapai sekitar 7 gigawatt pada 2040.

Dalam jangka panjang, energi nuklir diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam bauran energi nasional sebagai bagian dari upaya mencapai Net Zero Emission pada 2060. Namun demikian, percepatan implementasi sangat bergantung pada kesiapan eksekusi di lapangan.

Peran operator, khususnya dalam pengelolaan teknologi dan penyusunan rencana aksi yang konkret, menjadi faktor penentu. Selain itu, kesiapan sumber daya manusia dan proses transfer teknologi juga menjadi perhatian utama.

Penguatan komunikasi publik turut menjadi aspek penting guna meningkatkan pemahaman serta penerimaan masyarakat terhadap energi nuklir, sehingga keberlanjutan program dapat terjamin.

“Pengembangan PLTN juga perlu diintegrasikan dengan kebutuhan sektor industri masa depan. Sektor seperti smelter dan data center membutuhkan pasokan energi bersih dan stabil dalam jumlah besar. Oleh karena itu, penguatan infrastruktur kelistrikan, termasuk pengembangan smart grid dan konektivitas antarwilayah, menjadi sangat penting,” katanya.

Di sisi lain, Pemerintah tetap mempercepat pengembangan energi terbarukan lainnya. Energi surya menjadi salah satu prioritas utama, termasuk melalui program dedieselisasi di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Penguatan industri panel surya dalam negeri juga terus didorong guna meningkatkan kemandirian energi nasional.

“Jadi sebetulnya opportunity ini tidak boleh kita tidak manfaatkan. Dua hal yang menjadi perhatian Bapak Presiden. Satu untuk surya, karena ini hampir bisa seluruhnya memperkuat ekosistem di dalam negeri, termasuk dari hilirisasi dari pasir silika. Dan kemudian yang kedua adalah kesiapan terkait dengan nuklir,” tutur Menko Airlangga.