Oleh: Tonny Saritua Purba* kabargolkar.com - UU No. 12 tahun 2012 pasal 8 tentang pendidikan tinggi dijelas¬kan kampus tidak boleh ada kegiatan politik praktis, selanjutnya pada UU No. 8 tahun 2012 pasal 86 ayat 1, terkait pemilihan umum bahwa kampanye dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, serta tempat pendidikan bahkan SK Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) No. 26 tahun 2002 mengatur larangan terhadap par¬tai politik melakukan semua kegi¬atan di dalam lingkungan kampus. Apa jadinya ketika institusi akademik dan organisasi kealumnian yang semestinya bekerja menjalankan Tri-dharma Perguruan Tinggi malah lebih sibuk dengan urusan politik pragmatis ? Politik teoritis merupakan sebuah disiplin ilmu yang mempelajari tentang pemerintahan dan tata negara. Politik praktis merupakan terapan atau aplikasi teori-teori politik dalam sebuah pemerintahan. Sedangkan politik pragmatis adalah politik yang didasari dan diorientasikan pada pemuasan kepentingan pribadi atau kelompok. Politik pragmatis juga bisa disebut sebagai sebuah dunia ketika segala itikad, motif, kepentingan dan ambisi hadir bersamaan dan saling berhimpit untuk memperebutkan kekuasaan. Secara kasat mata, kekuasaan yang dimaksud tak lain adalah jabatan, kedudukan atau posisi. Namun secara implisit, yang diperebutkan sesungguhnya adalah otoritas dan wewenang untuk membuat keputusan-keputusan publik yang menguntungkan diri sendiri atau kelompok. Saat ini sering dijumpai alumni perguruan tinggi tergoda untuk berpolitik, sayangnya jalan politik yang dipilih adalah politik pragmatis. Walaupun perguruan tinggi harus steril dari politik pragmatis, namun perguruan tinggi tetap punya tanggungjawab untuk pendidikan politik kepada seluruh rakyat. Perguruan tinggi harus mendidik masyarakat agar sadar politik, selain itu juga harus menjadi pengawal jalannya demokratisasi supaya tidak melenceng dari tujuannya yang hakiki yaitu mewujudkan kedaulatan rakyat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Insan kampus termasuk organisasi kealumnian sudah seharusnya menjadi teladan berdemokrasi dan berpolitik. Insan kampus dan organisasi kealumnian hendaknya menjadi contoh ideal bagaimana beretika dalam pesta politik. Para akademisi mestinya menjadi juru bicara negara, bukan menjadi juru bicara pemerintah, partai apalagi politisi. --- *Tonny Saritua Purba, penulis adalah Fungsionaris Partai Golkar Kota Bogor dan Aktivis Praja Muda Beringin