Presiden Prabowo Instruksikan Menteri ESDM Percepatan Transisi LPG ke CNG Untuk Perkuat Ketahanan Energi Nasional

Jakarta– Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk segera mengidentifikasi dan mengembangkan sumber energi alternatif guna memperkuat ketahanan energi nasional. Salah satu langkah yang menjadi prioritas adalah mempercepat transisi penggunaan gas minyak bumi cair (LPG) menuju gas alam terkompresi (CNG).

Arahan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas yang berlangsung di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis (11/6) malam. Menurut Bahlil, percepatan pemanfaatan energi alternatif dilakukan sebagai respons terhadap dinamika geopolitik global yang masih berlangsung.

“Kami melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor energi dan sektor hilirisasi. Secara kebetulan kita lihat perkembangan geopolitik yang belum selesai. Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif,” katanya saat jumpa pers usai rapat.

Bahlil menegaskan bahwa saat ini pemerintah memusatkan perhatian pada upaya pengalihan penggunaan LPG ke CNG sebagai bagian dari strategi diversifikasi energi nasional.

"Yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG," ujarnya.

Selain membahas ketahanan energi, Presiden Prabowo juga menerima laporan mengenai penataan perizinan pertambangan. Dalam pertemuan yang sama, pemerintah turut mengevaluasi kondisi pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan ketersediaan listrik nasional.

Terkait BBM, Bahlil memastikan pemerintah tidak akan mengubah harga BBM bersubsidi maupun LPG bersubsidi. Kebijakan tersebut diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.

"Kami menyampaikan bahwa harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang non-subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada," kata dia menjawab pertanyaan wartawan.

Menanggapi kenaikan harga BBM non-subsidi, Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah saat ini lebih memprioritaskan perlindungan terhadap kelompok masyarakat berpenghasilan rendah melalui kebijakan subsidi energi.