[caption id="attachment_18687" align="alignnone" width="670"] DPR RI mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan Badan Nasional Penempatan dan Perliindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) agar mengupayakan inspeksi ke Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), khususnya terkait sejumlah dokumen para TKI yang akan dikirim ke negara tujuan, yakni Malaysia. [foto: dok. merdeka][/caption]kabargolkar.com, JAKARTA - Imigrasi Malaysia telah mendeportasi 11 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal dan 47 lainnya digagalkan pihak kepolisian untuk diselundupkan ke Malaysia. Menjawab persoalan TKI ilegal ini, Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan Badan Nasional Penempatan dan Perliindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) agar mengupayakan inspeksi ke Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), khususnya terkait sejumlah dokumen para TKI yang akan dikirim ke negara tujuan, yakni Malaysia. "Perketat perizinan terhadap PJTKI dalam pengiriman TKI ke negara tujuan. Tentunya ini sebagai bentuk upaya pencegahan pengiriman TKI ilegal," terangnya melalui rilis tertulis kepada kabargolkar, Kamis (17/1). Politisi Partai Golkar ini juga mendorong Kemenaker bersama dengan pihak imigrasi untuk meningkatkan pengawasan dan pemantauan setiap proses penyaluran TKI. "Permintaan terhadap TKI ini cukup tinggi, justru seringkali disalahgunakan melalui jalur ilegal, bahkan perdagangan manusia atau human trafficking pun bisa terjadi," imbuhnya. Kepada Kemenaker, Polri, BNP2TKI, Migrant Care, dan sejumlah instansi lainnya, masih kata Bamsoet, agar meningkatkan koordinasi dalam mencegah terjadinya TKI ilegal. "Kami juga minta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) supaya lebih selektif dalam mengeluarkan exit permit atau izin berangkat dan paspor, serta mendorong Kemnaker bersama BNP2TKI untuk melakukan sosialisasi secara intensif kepada calon TKI mengenai mekanisme penyaluran TKI ke negara tujuan, prosedur penempatan dan perlindungan TKI, serta memberikan pemahaman dan pengetahuan lebih dalam mencegah terjadinya kasus TKI ilegal," tambahnya. Bamsoet juga mengimbau kepada para Warga Negara Indonesia (WNI) yang ingin bekerja di luar negeri agar lebih selektif dalam memilih agen penyalur. "WNI yang akan bekerja di luar negeri agar tidak mudah percaya terhadap penawaran kerja dengan iming-iming gaji besar di luar negeri namun penyalurannya tidak sesuai prosedur resmi," tutupnya. [*]