Soroti Pengunduran Diri Wapres Gibran, Fraksi Golkar MPR RI Hormati Proses Konstitusional

Jakarta - Fraksi Partai Golkar (FPG) MPR RI mengingatkan pentingnya menjaga prinsip konstitusional dalam setiap proses politik dan ketatanegaraan. Seluruh tahapan yang berlangsung harus mengacu pada konstitusi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penegasan tersebut disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melcias Markus Mekeng, di Ruang Fraksi Partai Golkar MPR RI, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/26).

Dalam kesempatan itu, Mekeng menyampaikan apresiasi atas pengabdian Gibran selama menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden dan mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam penyelenggaraan pemerintahan selama hampir dua tahun terakhir.

Menurutnya, setiap pemimpin tentu memiliki kelebihan maupun kekurangan. Namun, segala bentuk pengabdian yang didasari niat baik untuk kepentingan bangsa dan negara tetap layak mendapatkan penghormatan.

“Atas keputusan mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, kami memandangnya sebagai sebuah sikap kenegarawanan yang patut dihormati,” ujar Mekeng, didampingi Sekretaris FPG MPR RI, Ferdiansyah.

Ia juga menekankan bahwa dinamika politik yang berlangsung di lingkungan MPR RI harus disikapi secara bijaksana. Setiap tahapan dan keputusan ketatanegaraan perlu mendapatkan dukungan selama dijalankan berdasarkan prinsip konstitusional, demokratis, dan sesuai peraturan perundang-undangan.

“Tidak boleh ada kepentingan politik sesaat yang ditempatkan di atas konstitusi dan kepentingan bangsa,” tegasnya.

Lebih lanjut, Mekeng mengingatkan agar perubahan dalam kepemimpinan nasional tidak hanya dimaknai sebagai pergantian posisi di kalangan elite politik. Menurutnya, setiap proses pergantian kepemimpinan harus berorientasi pada kepentingan masyarakat dan menghasilkan manfaat konkret bagi rakyat.

“Kekuasaan bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana pengabdian untuk mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945,” ungkapnya.

Mengenai proses pengisian jabatan Wakil Presiden, Mekeng menyatakan Fraksi Partai Golkar MPR RI tidak memiliki rencana untuk mengajukan kandidat pengganti. Ia menjelaskan bahwa pengusulan dua nama calon Wakil Presiden merupakan hak Presiden Prabowo Subianto sebagaimana diatur dalam mekanisme ketatanegaraan.