Sarmuji: Kasus Penyadapan Ancam Demokrasi, Regulasi Harus Diperbaiki

Menanggapi kemungkinan dukungan Partai Golkar terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan, Sarmuji menyebut regulasi tersebut sebelumnya telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Menurutnya, terungkapnya kasus penyadapan belakangan ini dapat menjadi momentum untuk kembali mengevaluasi sekaligus memperbaiki ketentuan hukum yang mengatur praktik penyadapan. Ia berharap regulasi yang nantinya diterapkan mampu memberikan batasan dan kepastian hukum sehingga kewenangan penyadapan tidak disalahgunakan.

"Ini momentum untuk memperbaiki regulasi kita ya. Jadi setiap kejadian pasti ada hikmahnya dan salah satu momentumnya adalah kita mungkin harus kita lihat lagi RUU penyadapan kita. Biar penyadapan itu betul-betul dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku," sambung dia.

Sarmuji menegaskan, pengaturan penyadapan perlu memastikan bahwa setiap tindakan dilakukan berdasarkan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, kepentingan penegakan hukum tetap dapat berjalan tanpa mengabaikan perlindungan hak privasi serta kebebasan masyarakat dalam kehidupan demokrasi.