[caption id="attachment_21340" align="alignnone" width="800"] Politikus Partai Golkar Indra Jaya Piliang menyayangkan keputusan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Andi Arief yang ingin mengundurkan diri dari Partai Demokrat. [foto: rmoljabar][/caption]kabargolkar.com, JAKARTA -- Politikus Partai Golkar Indra Jaya Piliang menyayangkan keputusan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Andi Arief yang ingin mengundurkan diri dari Partai Demokrat. Sebab, kata dia, belum ada keputusan final terkait kasus narkoba yang menjeratnya. Karena itu, Indra Jaya pun menyarankan agar Partai Demokrat menolak pengunduran diri Andi Arief. “Sebaiknya Majelis Tinggi Partai Demokrat menolak pengunduran diri Andi, karena secara hukum kan belum final. Belum ada juga kepastian penyidikan berlanjut ke persidangan kan?,” kata Indra seperti dikutip lensaindonesia.com, Rabu (6/3). Menurut dia, sanksi dari Partai Demokrat yang bisa diberikan kepada Andi berupa sanksi nonaktif jabatan. Hal ini sama seperti yang diberikan Golkar kepadanya saat Indra terjerat narkoba pada 2017. “Nonaktif kan bisa. Saya dulu juga nonaktif dalam beberapa jabatan,” terang Indra yang menjabat sebagai Dewan Pakar Partai Golkar itu. Seharusnya, kata dia, Partai Demokrat bisa menilai dampak psikologis dan kekhilafan yang terjadi pada Andi. Dia menilai Andi pasti merasakan tekanan psikologis akibat dari kasus tersebut. “Sebaiknya orang yang menghadapi tekanan dan prasangka seperti Andi, jangan dijauhi. Saya juga pernah merasakan dampak (psikologis) itu. Saya sampai pulang kampung,” curhat Indra. Diketahui, Andi menyatakan pengunduran diri usai ditengkap terkait dugaan penggunaan narkoba di sebuah hotel di Jakarta pada Minggu 3 Meret 2019. Andi saat ini telah diperbolehkan pulang setelah menjalani pemerikasaan selama dua hari di Bareskrim Mabes Polri. Namun, hari ini Andi diserahkan ke BNN untuk menjalani rehabilitasi. [lensaindonesia]