[caption id="attachment_24351" align="aligncenter" width="650"] Dedi Mulyadi (net)[/caption] kabargolkar.com, BANDUNG - Sistem zonasi yang diberlakukan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019, harusnya dipahami dari sisi aspek pemerataan kesempatan berpendidikan yang ujungnya adanya pemerataan distribusi akademis di seluruh wilayah. Begitu dikatakan Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi, menanggapi banyaknya keluhan masyarakat atas penerapan sistem zonasi. "Tidak terjadi seperti yang terjadi selama ini, dimana orang yang memiiki kemampuan akademis dicetak oleh sekolah tertentu, yang memililki akses dan kemampuan finansial para peserta didik," kata Dedi Mulyadi, di Bandung, Selasa (18/6). Menurut mantan Bupati Purwakarta itu, masih adanya cap sekolah favorit pada SMA-SMA tertentu, membuat banyak orang tua dan calon siswa berebut. Padahal, sistem zonasi menurutnya diterapkan agar memberi ruang pendidikan murah bagi siswa yang berada di lokasi terdekat. "Kenyataannya tidak begitu," ujarnya. Selanjutnya, Dedi menilai aspek regulasi harus dibenahi terutama agar tidak terjadi penumpukan saat pendaftaran. Menurutnya urusan pendidikan ini akan menjadi konsennya jika dilantik menjadi Anggota DPR RI mendatang. "Kualitas pendidikan harus dirubah, Indonesia memahami pendidikan hanya urusan akademik murni bukan kemampuan seseorang mengembangkan minat dan bakat," tuturnya. Dia menunjuk banyak negara yang pendidikannya sudah sangat maju sudah menempatkan minat dan bakat siswa sebagai prioritas pendidikan. Dedi menilai, pemahaman akademik murni yang terjadi sekarang hanya menyuburkan lembaga les dan bimbingan belajar. "Diperlukan kualitas guru juga yang bisa membaca bakat dan minat siswa," pungkasnya. (rmol)