[caption id="attachment_25919" align="aligncenter" width="700"] Wakil Presiden Jusuf Kalla. (foto: MI/Adam Dwi)[/caption] kabargolkar.com, JAKARTA - Politisi senior Partai Golkar Jusuf Kalla menilai wajar bila ada pihak yang meminta musyawarah nasional (munas) dimajukan. Namun, dia meminta munas tetap dilakukan sesuai jadwal munas sebelumnya. "Munasnya dulu Desember, ya harus Desember juga. Sesuai aturan," kata JK saat berbincang dengan Medcom.id di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat, 19 Juli 2019. Menurut dia, gejolak yang timbul menjelang munas hal biasa. Itu tak hanya terjadi di Golkar, tetapi partai lain karena adanya persaingan untuk menjadi pemimpin. "Ya ketua umumnya satu tetapi yang ingin bisa tiga, empat orang. Timbul persaingan-persaingan yang keras dengan segala macam. Ada yang saling menjatuhkan," ujar dia. JK juga menerima kabar ada dorongan agar munas dimajukan. Bahkan, kata dia, ada permintaan munas yang salah satu agendanya pergantian ketua umum itu digelar pada September 2019. Sehingga, ketua umum baru bisa menentukan kadernya yang akan diusulkan menjadi menteri dalam Kabinet Kerja jilid II Joko Widodo. Namun, dia mengaku tak sepakat dengan usulan tersebut. "Jadi saya katakan harus sesuai aturan dong." Sejumlah politisi Golkar dipastikan akan maju dalam bursa calon ketua umum dalam munas mendatang. Mereka yakni Airlangga Hartarto dan Bambang Soesatyo, Ali Yahya dan Ridwan Hisyam. (medcom)