[caption id="attachment_27571" align="aligncenter" width="700"] Zainudin Amali. (ANTARA News/Try Reza Essra)[/caption] kabargolkar.com, JAKARTA - Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Zainudin Amali mendukung rencana pemerintah melakukan pemindahan ibu kota. Menurut dia, biaya untuk pemindahan ibu kota lebih murah ketimbang harus memperbaiki seluruh masalah di Jakarta dalam waktu cepat. “Tadi disampaikan untuk Jakarta butuhnya luar biasa besar. Bahkan, lebih besar dari anggaran yang dibutuhkan untuk pemindahan ibu kota. Pak Anies kalau tidak salah, ngomong Rp570 triliun,” ujar Zainudin di Jakarta pada Senin (26/8/2019). Dia menilai masalah Jakarta sudah terlampau banyak. Penyelesaian masalah banjir, pencemaran air, polusi udara hingga kemacetan memerlukan dana besar. Selain mengurangi beban Jakarta, kata Zainudin, pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur juga dapat menciptakan pemerataan ekonomi. “Ke sana (pindah ibu kota ke Kalimantan-red) cuma Rp400 berapa gitu ya (Rp466 triliun-red). Jadi dari situ saja kita sudah bisa bandingkan,” ujar dia. Presiden Joko Widodo sudah mengumumkan lokasi ibu kota baru Indonesia akan terletak di dua kabupaten yang ada di Kalimantan Timur. "Lokasi ibukota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur," kata Jokowi di Istana, Senin (26/8/2019). Ada lima alasan pemilihan dua tempat itu. Pertama, kata Jokowi, "risiko bencana minimal, baik banjir, gempa, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan tanah longsor." Kedua, "lokasi strategis, ada di tengah-tengah Indonesia." Secara geografis, jarak rata-rata Kalimantan Timur ke seluruh Provinsi di Indonesia cukup pendek, yakni 893 km. Ketiga, dua kabupaten tersebut berada "di dekat perkotaan yang sudah berkembang: Balikpapan dan Samarinda." Keempat, menurut Jokowi, "infrastruktur yang relatif lengkap." Kelima, di 2 daerah itu "tersedia lahan yang sudah dikuasai pemerintah, seluas 180 ribu hektare." Pemerintah juga sudah mencantumkan pemindahan ibu kota dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk periode 2020-2025. (tirto)