Golkar Dan Transisi Demokrasi (Sejarah Golkar Bagian 4)
Oleh Kabar Golkar · · Kabar Nasional
Golkar Menyiapkan Transisi Kepemimpinan
Dengan semakin dominannya kekuatan politisi sipil di Golkar, menjadi pertanyaan kemudian, siapakah yang disiapkan Pak Harto menjalankan transisi kepemimpinan? Karir para politisi Golkar tersebut di bawah ini menunjukkan canggihnya pemikiran Presiden Suharto dalam menyiapkan transisi kekuasaan di masa depan.
Kabinet Pembangunan VI adalah kabinet yang penuh dinamika politik. Habibie dengan kapasitasnya sebagai Ketua Harian Dewan Pembina Golkar, sangat menentukan politik anggaran dan kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi Habibie dikenal dengan nama Habibienomics dengan tujuan industrialisasi ekonomi berbasis teknologi tinggi, berlawanan dengan konsep Widjojonomics yang sangat mengutamakan kehati-hatian belanja anggaran dan stabilitas iklim investasi.
[caption id="attachment_13808" align="aligncenter" width="660"]
Presiden Suharto, Wapres Try Sutrisno berfoto bersama jajaran menteri Kabinet Pembangunan VI (Kompas).[/caption]
Kelompok pengusaha binaan Menteri Kepala Bappenas Ginandjar Kartasasmita semakin mampu bersaing dengan pengusaha asing dan keturunan. Aburizal Bakrie, sukses memenangkan Munas Kadin 1993 sebagai Ketua Umum, menjadi ketua umum pertama dari kalangan pengusaha swasta nasional setelah sebelumnya Ketua Umum Kadin selalu dijabat PNS eselon I.
Kelompok industrialis binaan Hartarto Sastrosoenarto, Menteri Koordinator Industri dan Perdagangan Kabinet Pembangunan VI, juga mulai menunjukkan kekuatan riil industri hulu Indonesia di sektor pertanian dan migas. Selain berperan penting membangun industri pupuk, Hartarto adalah pemikir di balik pengembangan industri dasar, dan sukses membangun kilang minyak Balongan di Indramayu, kilang pertama yang dibangun 100% oleh insinyur asli Indonesia.
Para aktivis mahasiswa 1966 yang ikut memberi jalan berkuasanya Pak Harto, semakin mendapatkan tempat terhormat. Mar’ie Muhammad, bekas Sekjen Presidium KAMI Pusat, menjabat Menteri Keuangan, Akbar Tanjung sebagai Menteri Negara Perumahan Rakyat menggantikan Cosmas Batubara, Sarwono Kusumaatmadja menjadi Menteri Negara Lingkungan Hidup. Bahkan Siswono Yudohusodo yang pada tahun 1966 dikenal sebagai Komandan Barisan Sukarno (BAKAR) dan kemudian sukses menjadi Pemimpin Grup Usaha Bangun Tjipta Sarana, ditunjuk menjadi Menteri Transmigrasi.
Dari kalangan aktivis 1966 yang berpandangan lebih progresif soal demokrasi, Adi Sasono ditunjuk menjadi salah satu fungsionaris DPP Golkar era Ketua Umum Harmoko, Marzuki Darusman menjadi Wakil Ketua Komnas HAM mendampingi Ali Said. Masuknya dua aktivis reformis pro-demokrasi dalam lingkar kekuasaan Orde Baru menunjukkan Presiden Suharto sangat serius menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia siap menyongsong transisi demokrasi. (*)
Presiden Suharto, Wapres Try Sutrisno berfoto bersama jajaran menteri Kabinet Pembangunan VI (Kompas).[/caption]
Kelompok pengusaha binaan Menteri Kepala Bappenas Ginandjar Kartasasmita semakin mampu bersaing dengan pengusaha asing dan keturunan. Aburizal Bakrie, sukses memenangkan Munas Kadin 1993 sebagai Ketua Umum, menjadi ketua umum pertama dari kalangan pengusaha swasta nasional setelah sebelumnya Ketua Umum Kadin selalu dijabat PNS eselon I.
Kelompok industrialis binaan Hartarto Sastrosoenarto, Menteri Koordinator Industri dan Perdagangan Kabinet Pembangunan VI, juga mulai menunjukkan kekuatan riil industri hulu Indonesia di sektor pertanian dan migas. Selain berperan penting membangun industri pupuk, Hartarto adalah pemikir di balik pengembangan industri dasar, dan sukses membangun kilang minyak Balongan di Indramayu, kilang pertama yang dibangun 100% oleh insinyur asli Indonesia.
Para aktivis mahasiswa 1966 yang ikut memberi jalan berkuasanya Pak Harto, semakin mendapatkan tempat terhormat. Mar’ie Muhammad, bekas Sekjen Presidium KAMI Pusat, menjabat Menteri Keuangan, Akbar Tanjung sebagai Menteri Negara Perumahan Rakyat menggantikan Cosmas Batubara, Sarwono Kusumaatmadja menjadi Menteri Negara Lingkungan Hidup. Bahkan Siswono Yudohusodo yang pada tahun 1966 dikenal sebagai Komandan Barisan Sukarno (BAKAR) dan kemudian sukses menjadi Pemimpin Grup Usaha Bangun Tjipta Sarana, ditunjuk menjadi Menteri Transmigrasi.
Dari kalangan aktivis 1966 yang berpandangan lebih progresif soal demokrasi, Adi Sasono ditunjuk menjadi salah satu fungsionaris DPP Golkar era Ketua Umum Harmoko, Marzuki Darusman menjadi Wakil Ketua Komnas HAM mendampingi Ali Said. Masuknya dua aktivis reformis pro-demokrasi dalam lingkar kekuasaan Orde Baru menunjukkan Presiden Suharto sangat serius menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia siap menyongsong transisi demokrasi. (*)