[caption id="attachment_30110" align="aligncenter" width="746"]
Ilustarasi[/caption] Oleh:  Tonny Saritua Purba Kabargolkar.com -  Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin sudah dilantik dalam sidang Paripurna MPR RI tanggal 20 Oktober 2019 untuk periode 2019-2024, Usia kerja kabinet tahun 2014-2019 sudah berakhir. Pertanyaan sekarang adalah bagaimana dengan janji kampanye saat tahun 2014 apakah pemerintah sudah memberikan catatan yang baik atau hanya janji yang tidak ada realisasinya ? Janji saat kampanye adalah sebuah keharusan dan mutlak dilakukan, dengan adanya janji yang berisi gagasan dan ide yang bertujuan untuk mempengaruhi agar kehidupan masyarakat bisa lebih baik lagi asal saat sudah memiliki kekuasaan janji tersebut bisa dieksekusi dan semoga kehidupan masyarakat bisa benar-benar lebih baik lagi. Beberapa janji Pak Joko Widodo saat kampanye di bidang pertanian tahun 2014, antara lain : 1. Program kepemilikan tanah pertanian untuk 4,5 juta kepala keluarga 2. Pembangunan/perbaikan irigasi di 3 juta hektare sawah 3. Pembangunan 25 bendungan 4. Menyediakan 1 juta ha lahan pertanian baru di luar Jawa 5. Pendirian Bank Petani 6. Penguatan Bulog 7. Menyejahterakan kehidupan petani 8. Mengelola persediaan pupuk dan menjaga harga tetap murah Jika berbicara pertanian tidak bisa dilepaskan dari ada dua hal yaitu bicara lahan pertanian dan pelaku tani, jika kita lihat dari janji kampanye tersebut kita bisa baca bahwa ada program untuk mempertahankan lahan sawah dan membuka lahan sawah baru serta program membuka lahan sawah yang akan diadakan di luar Pulau Jawa. Pembangunan pertanian juga tidak bisa dilepaskan dari adanya air, program pembangunan irigasi dan waduk. Jika petani hanya mengharapkan air dari musim hujan maka menanam padi hanya bisa dilakukan 1-2 kali pertahun walaupun lahan sawah yang ada sangat luas. Disamping perlu adanya lahan sawah dan irigasi tehnis, masalah klasik dari petani adalah masalah pembiayaan. Program pemerintah untuk mendirikan Bank Petani adalah sebuah program yang sudah sangat tepat, selama ini petani jika ingin menanam padi selalu meminjam uang dari pihak ketiga termasuk juga untk pupuk dan pestisida yang akan dibayar setelah panen dengan potongan yang besar. Masalah lainnya menurut saya adalah masalah kebijakan, politik pertanian harus membela kepentingan usaha petani yang tujuannya adalah adanya agar ketersediaan stok gabah secara nasional bisa terjaga, harga gabah yang ditetapkan lewat Inpres perlu diperhatikan kembali. Impres terakhir yang dikeluarkan Presiden adalah tahun 2015 sehingga harga saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan harga yang ditetapkan pemerintah yaotu sebesar 3,700 per kg gabah kering panen. Dengan adangan Inpres yang baru diharapkan bisa pemerintah menyesuaikan dengan harga gabah saat ini agar Bulog mampu menyerap gabah dari petani. Harapan lainnya dari petani adalah adanya program pelatihan dan penyuluhan yang diadakan oleh pemerintah