Akbar Tandjung: Saya Ketum Golkar Pertama yang Dipilih Melalui Pemungutan Suara

Kabar Golkar 03 Desember 2019

[caption id="attachment_32368" align="aligncenter" width="750"]

/> Wakil Ketua Dewan Kehormatan Golkar Akbar Tandjung[/caption] kabargolkar.com, TANGERANG SELATAN - Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung berharap, Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar pada Desember 2019 bisa dijadikan pedoman partai dalam menjalankan agenda politik ke depan, termasuk Pemilu 2024. "Tentunya harapan Munas ini lancar dan hasil-hasil Munas bisa dijadikan pedoman bagi Golkar dalam menjalankan agenda agenda ke depan, khususnya puncaknya pada Pemilu 2024. Tapi 2020 kita menghadapi agenda Pilkada semua itu harapannya," kata Akbar Tandjung kepada wartawan dalam acara Silaturahmi Airlangga Hartarto bersama DPD I dan II di JHL Hotel Tangerang, Senin (2/12). Menurut dia, Partai Golkar pada Pemilu 2024 mendatang, harus bersungguh-sungguh meraih suara terbanyak dalam Pemilu Legislatif dan kemenangan pada Pilpres. "Pemilu 2024 yang akan datang kami dari Partai Golkar, berupaya dengan sungguh-sungguh ada kenaikan dari perolehan kursi golkar. Sukur-sukur Golkar bisa kembali menjadi pemenang sebagaimana Golkar pernah menjadi pemenang kembali pada tahun 2004 lalu. Dan kami mensukseskan kembali agenda nasional memenangkan Pileg dan Pilpres 2024 itulah agenda politik Golkar dalam 5 tahun mendatang. Dasar-dasar dari agenda politik itu, tentunya kami berharap bisa dibicarakan dalam Munas Pada Desember 2019 ini," tandas dia.

Pemilihan Ketum Harus Sesuai Aturan

Akbar berpendapat bahwa pemilihan ketua umum harus sesuai AD/ART. "Pokoknya mengenai aturan-aturan pemilihan, semuanya sudah dibicarakan dalam pembasahan sebelum diadakan pemilihan. Tentu kepada siapa yang terpanggil menjadi calon, kita harus memberikan kesempatan karena mereka yang berdaulat," terang Akbar. Menurut Akbar, kedaulatan dalam pemilihan Ketum partai, menjadi hak bagi setiap anggota, kader dan DPD Golkar. "Anggota, kader, DPD-DPD lah yang berdaulat, kalau ada yang mendapat dukungan dari DPD lebih dari satu, dua atau tiga, mengapa tidak. Itulah hak organisasi dalam menyampaikan usul usulnya dan termasuk juga calon-calonnyanya," ucap dia. Namun begitu, Akbar menegaskan setiap kader, anggota, DPD juga harus menyepakati adanya musyawarah dan mufakat dalam pemilihan Caketum Golkar. "Terakhir harus kita sepakati pula musyawarah mufakat, tapi kalau musyawarah mufakat tidak bisa dicapai, kita harus juga siap untuk pemungutan suara dan itu sudah biasa dalam partai Golkar," kata Akbar.

Ketum Golkar Pertama yang Dipilih Lewat Sistem Pemungutan Suara

Dia menjelaskan, dirinya adalah orang pertama di Partai Golkar yang duduk sebagai ketua umum Golkar tahun 1998 dengan mekanisme pemungutan suara. "Saya pertama kali terpilih sebagai Ketum pada juli 1998. itu adalah pertama kali Golkar memilih ketum dengan cara pemungutan suara. Semangat reformasi tercermin dalam pemilihan Ketum Golkar tahun 1998. Pada saat itu saya berkontestasi dengan Pak Edi Sudrajat," tandas Akbar.

BERITA TERKAIT

Ketua MPR RI Bamsoet Apresiasi Kiprah Akbar Tandjung

20 Mei 2024

Gugat ke MK, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang

12 Juli 2019

Golkar Minta KPU Simulasikan Usulan Pemerintah Soal Pemungutan

06 Oktober 2021

Pemungutan Suara Dua Hari Lagi, Sudah Cek DPT

15 April 2019

Pasca Pemungutan Suara, Andi Rachman Sarapan di Kedai

29 Juni 2018