11 Juli 2020
Kebijakan Politik Internal Golkar, Bisa Jadi Acuan Partai Lain
  Administrator
  09 Mei 2018
  • Share :
KabarGolkar.com - Partai Golkar membentuk majelis etik untuk mengurusi aturan kode etik kader Partai Beringin. Majelis etik ini dinilai terobosan yang layak ditiru partai politik lain. Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno mengatakan, pembentukan majelis etik bersinergi dengan kebijakan Golkar yang menerbitkan surat edaran anggota Fraksi dilarang menerima suap pembahasan APBN. "Ini sinergi yang bisa ditiru karena memberantas korupsi bisa dimulai dari parpol. Majelis etik ini bisa menjadi contoh semua partai untuk menekan praktik suap, korupsi," kata Adi, Rabu, 9 Mei 2018. Bagi Adi, langkah Golkar seperti ini penting. Pasca turbulensi politik yang menerpa kadernya dalam kasus hukum, Golkar tak ingin seperti keledai jatuh di lubang yang sama untuk kali kedua. Momentum saat ini di tahun politik juga tepat untuk mendongkrak citra partai dengan terobosan yang berbeda. "Citra Golkar sempat drop ketika mantan ketum mereka disandera kasus e-KTP. Tentu Golkar tak mau elektabilitasnya runtuh jelang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019," jelas Adi menganalisis. Namun, ia mengatakan Golkar juga jangan hanya pencitraan dengan terobosan ini. Diperlukan komitmen seluruh kader tentang pesan semangat anti korupsi. "Percuma saja kalau pesannya tak sampai dan tak membumi ke kader Golkar," ujarnya. Buktikan Ikhtiar Golkar juga diminta ikhtiar untuk membuktikan terobosannya. Menurutnya, jangan sampai dipersepsikan hanya sekadar pencitraan politik menjelang pemilu. "Golkar harus membuka dulu bagaimana majelis etik akan bekerja. Dalam dunia politik harus membuktikan," ujar peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, Rabu, 9 Mei 2018. Kemudian, ia mengingatkan lagi bahwa pengawasan menjadi faktor penting untuk mencegah praktik suap yang dilakukan anggota kader. Hal ini penting karena peran parpol sebagai pencipta kader. "Jadi, saya kira larangan Golkar dianggap serius jika inisiatif membangun sistem tata kelola pembahasan anggaran di DPR juga diperjuangkan Golkar," papar Lucius. [Sumber]  
Komentar
Tulis Komentar
Kode Acak
Menyajikan berita terhangat dan terpercaya langsung melalui handphone anda
© 2020 Kabar Golkar. All Rights Reserved.