[caption id="attachment_34100" align="aligncenter" width="960"] Ketua Harian DPD Partai Golkar Balikpapan, Kashariyanto. (dok)[/caption] kabargolkar.com, BALIKPAPAN - Meski dihajar dengan penolakan dari berbagai kelompok masyarakat, Golkar Balikpapan masih tangguh mengejar kenaikan dana bantuan parpol. Mereka berdalih, angka kenaikannya tak begitu signifikan. Ketua Harian DPD Partai Golkar Balikpapan Kashariyanto tak gentar, meski usulan kenaikan dana partai politik (parpol) yang disampaikannya mendapat penolakan. Oleh beberapa organisasi mahasiswa, hingga rektor. Usulan itu, telah disampaikan ke perwakilan partainya di DPRD Balikpapan. Untuk dibahas. “Saya sudah komunikasi dengan fraksi (Fraksi Partai Golkar DPRD Balikpapan). Sudah saya sampaikan juga ke ketua DPRD, meski belum disertai surat. Tahun depan bisa. Dimasukkan di perubahan (pembahasan APBD-Perubahan 2020),” katanya kepada Disway Kaltim, Kamis (2/2). Menurutnya, kenaikan yang diusulkan tak akan membebani keuangan daerah. Sebab bila disetujui, kenaikan anggaran untuk bantuan keuangan parpol tak begitu signifikan. “Tidak membebani. Walaupun nanti tetap disesuaikan dengan keuangan daerah. Kalau naik, tidak akan membebani APBD. Dibanding dengan hibah yang lain, ada yang Rp 5 miliar satu instansi, Rp 1,5 miliar ada. Ini dana parpol kalau naik, jadi sekitar Rp 2 miliar, itu pun harus dibagi beberapa partai,” jelasnya. Sebelumnya, dana bantuan keuangan parpol diusulkan Kashariyanto, dari Rp 4.108 per suara sah, jadi Rp 7 ribu per suara sah. Usulan ini, disetujui beberapa partai. Di antaranya PDIP, PKS, PPP dan Demokrat. Pada Pemilu 2019 di Balikpapan, perolehan suara terbanyak diraih Golkar. Dengan 71.280 suara. Diikuti PDIP 52.395 suara, Gerindra 37.078 suara, Hanura 21.220 suara, Demokrat 28.148 suara, PKS 36.515 suara, NasDem 16.168 suara, PPP 21.527 suara, PKB 14.448 suara dan Perindo 8.671 suara. Jika dana bantuan keuangan parpol disetujui naik jadi Rp 7 ribu per suara sah, maka dana parpol yang harus ditanggung keuangan daerah berjumlah Rp 2,1 miliar lebih. Usulan kenaikan dana parpol ini, dikritik oleh sejumlah organisasi mahasiswa. Yakni HMI, GMNI, dan PMII. Mereka tegas menolak usulan itu. Selain mahasiswa, Gusdurian Balikpapan dan Rektor Universitas Balikpapan Piatur Pangaribuan juga menolak usulan itu. Ada pula Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Balikpapan yang ikut menolak dan berjanji akan memantau anggaran tersebut. (disway)