KabarGolkar - Ke depan, sudah saatnya bangsa ini mulai membahas secara serius mengenai etikabilitas dalam melontarkan wacana di ruang publik, baik pada ruang formal, konvensional, maupun digital. Kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional setiap warga negara, namun kebebasan tersebut juga harus diiringi dengan tanggung jawab moral, sosial, dan kebangsaan agar tidak menimbulkan kegaduhan, disinformasi, polarisasi, maupun konflik sosial yang dapat mengganggu stabilitas nasional.

Dalam era digital yang ditandai oleh kecepatan arus informasi, setiap individu memiliki kemampuan untuk menjadi produsen sekaligus distributor informasi. Karena itu, diperlukan kesadaran kolektif bahwa setiap pernyataan yang disampaikan kepada publik memiliki konsekuensi sosial yang luas. Tidak semua kritik merupakan ancaman terhadap demokrasi, namun kritik yang dibangun tanpa data, tanpa konteks yang utuh, dan tanpa pemahaman yang komprehensif terhadap kondisi masyarakat Indonesia secara keseluruhan berpotensi melahirkan persepsi yang menyesatkan.

Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan pembentukan suatu lembaga atau badan khusus yang berfungsi sebagai pusat pengembangan etika komunikasi publik, literasi kebangsaan, serta penguatan budaya dialog yang sehat. Lembaga tersebut bukan untuk membatasi kebebasan berpendapat, melainkan untuk mendorong lahirnya ruang publik yang bertanggung jawab, berbasis fakta, dan berorientasi pada kepentingan nasional.

Dari perspektif antropologi yang dikembangkan oleh Koentjaraningrat, kebudayaan merupakan sistem gagasan, nilai, norma, dan perilaku yang dipelajari serta diwariskan dalam kehidupan masyarakat. Bahasa dan komunikasi adalah bagian dari unsur kebudayaan yang sangat menentukan kualitas hubungan sosial dalam suatu bangsa. Ketika ruang publik dipenuhi oleh ujaran yang kasar, provokatif, dan tidak berlandaskan etika, maka yang mengalami degradasi bukan hanya kualitas diskusi, tetapi juga kualitas kebudayaan bangsa itu sendiri.

Koentjaraningrat menekankan pentingnya nilai gotong royong, musyawarah, dan integrasi sosial sebagai fondasi kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam konteks tersebut, kritik seharusnya hadir sebagai instrumen koreksi yang konstruktif, bukan sebagai sarana untuk membangun kebencian, memperuncing perpecahan, atau menegasikan seluruh capaian bangsa hanya karena perbedaan pandangan politik.

Pemerintah yang sah memperoleh mandat melalui mekanisme demokrasi yang diakui konstitusi. Karena itu, setiap kritik terhadap kebijakan publik seyogianya dilakukan dengan argumentasi yang kuat, data yang dapat dipertanggungjawabkan, serta niat untuk memperbaiki, bukan sekadar membangun opini negatif. Kritik yang konstruktif merupakan bagian dari demokrasi, sedangkan provokasi yang tidak berbasis fakta berpotensi merusak kohesi sosial dan menghambat proses pembangunan nasional.

Tugas utama bangsa Indonesia hari ini adalah memastikan bahwa energi kolektif masyarakat lebih banyak diarahkan untuk membangun, memperkuat ketahanan pangan, ketahanan energi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mempercepat kemajuan nasional. Ruang publik yang sehat harus menjadi sarana untuk melahirkan solusi, bukan sekadar arena pertentangan yang tidak produktif.

Membangun Indonesia tidak cukup hanya dengan kebebasan berbicara, tetapi juga membutuhkan kedewasaan dalam berbicara. Sebab pada akhirnya, kualitas suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh apa yang dipikirkannya, tetapi juga oleh bagaimana bangsa tersebut mengelola kata-kata, gagasan, dan perbedaan dalam kehidupan publiknya.

Muh. Arman Alwi
John Arthur Connection