kabargolkar.com, JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta bakal kembali menerapkan sistem ganjil-genap esok. Ketua Fraksi Partai Golkar DKI Jakarta Basri Baco mengingatkan Gubernur DKI Anies Baswedan bisa saja mengulangi kesalahan yang sama seperti saat membatasi transportasi umum pada Maret 2020 lalu.

"Bisa terjadi Anies mengulangi kesalahan yang sama terkait dulu membatasi TransJakarta dan kereta tanpa memikirkan, mengeluarkan aturan bagi para karyawan dan pengusaha," kata Ketua Fraksi Partai Golkar DKI Jakarta Basri Baco saat dihubungi, Minggu (3/8/2020).

Pada Maret 2020 lalu, Anies membatasi transportasi massal seperti TransJakarta, MRT dan LRT. Akibatnya, pada keesokan harinya antrean luar biasa pada moda transportasi tersebut pun tak terelakkan. Alih-alih social distancing demi mencegah penyebaran virus Corona, justru kerumunan yang didapatkan akibat pembatasan transportasi publik itu.

Malam harinya, Anies pun mencabut kebijakannya. Pencabutan pembatasan transportasi massal itu dilakukan pasca Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan agar transportasi publik tetap disediakan.

Dalam salah satu rapat Pemprov DKI, Anies mengungkap alasannya melakukan pembatasan. Dia mengatakan ingin memberi 'efek kejut' kepada masyarakat dalam menghadapi virus Corona. Saat itu, Jubir Presiden Fadjroel Rachman juga sempat meminta jangan sampai ada lagi kebijakan 'efek kejut'.

Kembali pada pernyataan Basri Baco, dia menyebut kebijakan ganjil-genap tidak efektif dan justru membuat terjadinya penumpukan di transportasi umum. Padahal, seharusnya hal itu yang dihindari.

"Nggak efektif menurut saya. Ganjil-genap itu akan memaksa orang untuk memakai transportasi umum sehingga kalau itu diterapkan maka bisa memberikan penumpukan orang atau penyebarannya lebih kuat di transportasi umum sedangkan yang mau kita hindari kan itu," jelas Basri. "(Klaster transportasi umum) pasti akan terjadi, kalau menurut saya pasti akan terjadi kalau tidak diantisipasi," tambahnya.

Menurut Basri, akan lebih efektif apabila Pemprov DKI melakukan pengawasan ketat terkait jam masuk dan kapasitas kantor di Jakarta. Dia menilai akan sulit mengontrol pekerja yang kena ganjil genap untuk tetap di bekerja di rumah.

"Jadi menurut saya, ganjil genap tidak efektif. Lebih efektif kontrol perkantoran secara ketat mengenai jumlah pegawai yang masuk dan mengenai standar protokol kesehatan di kantor tersebut. Cek semua perkantoran di DKI secara berkala dan kenakan sanksi berat bagi mereka yang melanggar. Itu paling penting," ujar Basri.

Diberitakan, Pemprov DKI Jakarta ingin perusahaan dan karyawan menyesuaikan jadwal ke kantor dengan pelat nomor mobilnya. Karyawan yang tidak bisa ke kantor karena pelat mobilnya kena pembatasan ganjil genap diharapkan kerja dari rumah.

Kadishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengatakan ganjil genap adalah bentuk emergency brake atau rem darurat saat PSBB Transisi. Pemprov DKI berharap penerapan ini bisa mengurangi pergerakan warga ke pusat Jakarta.

"Saat ini kebijakan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap menjadi satu instrumen untuk upaya Pemprov DKI Jakarta melakukan pembatasan pergerakan orang," kata Syafrin, Minggu (2/8/2020).