Kabar NasionalKabar DaerahKabar ParlemenKabar Karya KekaryaanKabar Sayap GolkarKagol TVKabar PilkadaOpiniKabar KaderKabar KabarKabar KabinetKabar UKMKabar DPPPojok Kagol Kabar Photo
KABAR KADER
Share :
Respons Faktor Ketidakpastian Pandemi, Puteri Komarudin: Asumsi Dasar RAPBN 2021 Perlu Dirumuskan Secara Hati-Hati dan Saksama
  Nyoman Suardhika   09 September 2020
Credit Photo / Katadata

Kabargolkar.com - Komisi XI DPR RI bersama Pemerintah dan Otoritas terkait membahas
asumsi dasar pada Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2021 pada Rapat Kerja Rabu lalu (2/9). Dalam agenda ini, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin menyampaikan agar target dalam asumsi dasar tersebut disusun secara akuntabel, kredibel, serta antisipatif dalam merespons faktor ketidakpastian akibat wabah pandemi COVID-19.

“Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, APBN 2021 menjadi instrumen penting dalam keberlanjutan pemulihan dampak COVID-19. Maka dari itu, asumsi dasar yang menjadi dasar penyusunannya, perlu dirumuskan secara hati-hati dan saksama. Sebab, dalam kondisi normal pun asumsi dasar masih mungkin terjadi deviasi, apalagi dalam kondisi pandemi yang serba tidak pasti. Pada kondisi seperti ini, angka-angka tersebut tentu masih akan terus bergerak secara dinamis dan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang antisipatif dalam koridor yang prudent serta kredibel,” ungkap Puteri dalam keterangan rilis yang Kami terima, rabu (9/9/2020).

Rapat Kerja yang dihadiri oleh Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Ketua Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan Kepala Badan Pusat Statistik telah menyepakati beberapa target dalam asumsi, sasaran, dan indikator pembangunan pada RAPBN 2021. Target pertumbuhan ekonomi berkisar pada 4,5-5,5 persen dan tingkat inflasi di level 3 persen. Kemudian, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berada pada Rp14.600. Sementara, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun ditargetkan sekitar 7,29 persen.

Kemudian, terkait komponen sasaran pembangunan, pemerintah menargetkan tingkat pengangguran terbuka di kisaran rentang 7,7-9,1 persen dan tingkat kemiskinan di kisaran 9,2-9,7 persen. Sedangkan Indeks Gini yang menunjukkan tingkat ketimpangan diperkirakan pada 0,377-0,379. Lalu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan pada kisaran 72,78-72,95. Sementara indikator pembangunan yang diukur dengan nilai tukar petani (NTP) dan nilai tukar nelayan (NTN), masing-masing ditargetkan pada level 102 dan 104.

“COVID-19 mengubah angka dasar (baseline) kondisi ekonomi makro kita. Misalnya saja dampak penurunan konsumsi masyarakat terhadap tingkat inflasi tahun ini. Hingga Agustus lalu, tingkat konsumsi masyarakat masih belum sepenuhnya normal, tercermin dari tingkat inflasi yang cenderung menurun pada bulan lalu sebesar 1,32 persen (yoy), dibandingkan pada bulan Juli yang berada di 1,54 persen (yoy). Terlebih, dengan adanya skema pembagian beban (burden sharing) atas pendanaan APBN tahun ini, maka perlu diperhatikan juga dampaknya terhadap inflasi tahun depan, mengingat kebijakan ini dapat memicu penambahan peredaran uang,” ujar Wakil Sekretaris Fraksi Partai Golkar ini.

Pidato Presiden Joko Widodo terkait Penyampaian Keterangan Pemerintah tentang APBN 2021 beserta Nota Keuangannya pada Sidang Paripurna Agustus lalu, menyebutkan bahwa tema kebijakan fiskal tahun 2021 yaitu percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi. Presiden pun menyebutkan empat arahan utama, yakni mempercepat pemulihan ekonomi, mendorong reformasi struktural, mempercepat transformasi ekonomi menuju era digital, serta pemanfaatan dan antisipasi perubahan demografi

Kabar Golkar adalah media resmi Internal Partai Golkar. kami memberikan layanan media online, media monitoring dan kampanye digital politik untuk Partai Golkar dan seluruh kadernya.
About Us - Advertise - Policy - Pedoman Media Cyber - Contact Us - Kabar dari Kader
©2023 Kabar Golkar. All Rights Reserved.