Kabargolkar.com - Kementerian Sosial dinilai sudah memiliki perangkat yang memadai untuk meningkatkan kredibilitas data masyarakat kurang mampu. Penguatan perangkat di daerah tersebut diyakni akan membawa kemajuan signifikan dalam perbaikan data.

Terkait hal ini, anggota fraksi Partai Golkar Hasan Basri Agus (HBA). Ia menyatakan perangkat Kemensos di daerah seperti Tenaga Kesejahteraan Sosial Tingkat Kecamtan (TKSK) sudah cukup baik.

“Hanya ada beberapa pemda yang menganggarkan untuk pemutakhiran data. Yang lain belum. Memang harus hati-hati pegang data. Saya usulkan perkuat perangkat Kemensos ini,” ungkap Hasan Basri seperti yang kami kutip dari laman Tegar.id, Jumat (28/5/2021).

HBA juga mengusulkan agar perangkat Kemensos di daerah seperti TKSK dan TSKPD (peyandang disabilitas) bisa fokus bekerja dan tidak terkontaminasi dengan kepentingan lain. 

“Perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan honorarium mereka ini. Setidaknya sama dengan UMR,” pungkasnya.

Kemensos mendukung penuh penumbuhan SLRT dan Puskesos di seluruh kabupaten/kota. Pusat layanan penanganan masalah sosial di level grassroot ini menjadi andalan dalam meningkatkan dan mendekatkan akses masyarakat terhadap layanan sosial.

Dari data Kemensos sampai dengan akhir 2020, SLRT telah terbentuk di 155 kabupaten/kota dan Puskesos pada 7.566 desa/kelurahan. Kemensos menargetkan, tahun 2021 ini SLRT sudah terbentuk pada 300 kabupaten/kota. Dan pada akhir 2024, seluruh kabupaten/kota sudah berdiri SLRT dengan satu desa memiliki setidaknya 1 Puskesos.

Kemensos telah mengembangkan SLRT dan Puskesos sejak tahun 2016 yang menyediakan layanan sosial satu pintu terhadap berbagai keluhan masyarakat terhadap masalah sosial. SLRT dan Puskesos membuka akses sebesar-besarnya kepada masyarakat khususnya fakir miskin dan orang tidak mampu untuk menerima multi-layanan sosial.