Kabargolkar.com - Ketua Golkar Provinsi NTB, Mohan Roliskana mendukung KPK dalam penerapan sistem integritas partai politik (SIPP). Dia ingin sistem itu segera diterapkan di wilayahnya agar tidak ada kader yang berani memakan uang rakyat.
 
"Ini sebagai bentuk penguatan bagi kita semua dalam menjalankan tugas-tugas dan amanah. Kita perlu membentengi diri dengan pemahaman-pemahaman yang lebih holistik untuk mengingatkan kita untuk berjalan di jalan yang lurus yang benar," ujar Mohan.

Hal itu sesuai yang disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat menggelar diskusi dengan kader Golkar di Nusa Tenggara Barat (NTB). KPK meminta kader Golkar menerapkan SIIP. Sistem itu penting agar terjauh dari koruptif.

"Penting bagi Partai Golkar untuk mengelola risiko korupsi di internal parpol dengan menerapkan SIPP," kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli seperti dikutip dari Medcom.id, Rabu, 30 Juni 2021.
 
Lili meminta penerapan SIPP dilakukan secepatnya. Sistem itu diyakini bisa membuat Partai Golkar tetap berada di maruahnya dalam berpolitik di Indonesia.

Wejangan dari KPK pun diminta diserap dengan baik seluruh kader Golkar di NTB. Mohan tidak ingin ada kader yang melakukan korupsi dengan dalih tak paham ke depannya.
 
"Berdasarkan kategori profesi dari data yang dipaparkan KPK kemarin Anggota DPR menempati posisi kedua terbanyak setelah swasta dengan modus operandi praktik penyuapan. Jadi, perlu untuk memahami konsep-konsep tentang penyuapan, gratifikasi dan sebagainya," tutur Mohan.