Kabargolkar.com - Sejak kemarin, Komisi I DPR mulai melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap 33 calon duta besar, yang akan dilaksanakan hingga Rabu (14/7/2021). Salah satu hal yang dikejar dari para calon dubes ini adalah kemampuan memastikan WNI di luar negeri mendapatkan vaksin covid-19.

Anggota Komisi I DPR, Christina Aryani menjelaskan, uji kepatutan dan kelayakan terdiri dari 6 sesi selama 3 hari yang bersifat tertutup.

"Dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat di mana masing-masing fraksi mengirimkan satu orang perwakilannya dengan maksimal durasi per sesi 2 jam 15 menit," kata Christina Aryani, Selasa (13/7/2021).

Christina mengakui pihaknya secara khusus telah menjalankan penjaringan aspirasi dan masukan konstruktif dari WNI di luar negeri terkait perbaikan kinerja perwakilan. Masukan diterima antara lain dari komunitas WNI di Australia, Timor Leste, Perancis, dan Kanada.

Menurutnya, penjaringan ini berguna untuk mendapatkan masukan aktual dan memastikan komitmen dari para calon duta besar yang akan ditempatkan.

Sebab selain persyaratan dasar berupa kedalaman wawasan serta keterampilan komunikasi, calon duta besar juga harus memahami berbagai aspek menyangkut negara/organisasi internasional di mana mereka akan ditempatkan.

Dia melanjutkan, pihaknya juga menaruh perhatian khusus pada upaya perlindungan WNI di luar negeri. Utamanya menyangkut akses terhadap vaksin dalam kondisi pandemi Covid 19.

"Beberapa tugas penting duta besar yang kami garisbawahi antaranya, kesanggupan untuk memperjuangkan kepentingan nasional dan mengembangkan kerjasama internasional, meningkatkan nilai ekspor dan kunjungan wisatawan, serta menarik investasi dan peluang-peluang bisnis lainnya," beber politikus Golkar itu.

Dia mengatakan pihaknya berharap, proses fit and proper test dapat berjalan lancar. Melalui pertimbangan DPR, Indonesia akan dapat mengirimkan calon duta besar terbaik untuk masing-masing negara perwakilan.

"Sebab mereka inilah nantinya yang akan berfungsi sebagai perpanjangan tangan Pemerintah di luar negeri," pungkasnya.