kabargolkar.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok kembali gelar Rapat
Paripurna dalam rangka Penyampaian Laporan Hasil Reses Masa Sidang Kedua Tahun Sidang 2022 bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Depok Jumat (27/5/2022) lalu.

Supriatni, S.Ag, MM, menyampaikan laporan kegiatan reses anggota DPRD kota Depok dari Fraksi Partai Golkar dalam rangka menyerap aspirasi saran dan masukan dari masyarakat pada masa sidang kedua tahun sidang 2022.

“Kegiatan reses anggota DPRD kota depok adalah untuk mendengar langsung atau menyerap aspirasi dari masyarakat tentang apa yang menjadi persoalan dan permasalahan yang terjadi di masyarakat sesuai dengan daerah pemilihannya atau dapil masing-masing dalam rangka untuk meningkatkan fungsi dan peran serta anggota DPRD kota depok kepada konstituennya serta masyarakat kota depok pada umumnya,”tuturnya.

Fraksi Partai Golkar telah menghimpun semua hasil reses secara umum dan konsen per dapil yaitu bidang pembangunan usulan pembangunan infrastruktur di wilayah masing-masing dapil masih menjadi atensi atau permintaan utama oleh warga masyarakat baik drainase betonisasi pengaspalan serta paving block yang menjadi kebutuhan mendasar masyarakat dalam pembangunan wilayahnya.

“Pembuatan turap yang berada di wilayah RW 05 Kelurahan Tirtajaya dan turap kali baru RW 05 Kelurahan Jatijajar agar bisa terealisasikan segera karena sangat menghawatirkan kondisinya serta perbaikan jembatan gantung penghubung antara Kelurahan Tirtajaya dengan Kelurahan Depok,” tambahnya.

Supriatni menambahkan, pembangunan Puskesmas dan Posyandu juga menjadi permintaan yang sangat urgent bagi masyarakat yang memang Sampai dengan saat ini belum terealisasi keberadaannya serta pembangunan sekolah negeri baik sekolah dasar menengah pertama maupun menengah atas masih diharapkan oleh warga masyarakat dimana wilayah tersebut belum ada ataupun jauh dari sekolah negeri yang telah ada.

“Harapan dan permintaan warga masyarakat agar pemerintah kota bisa dengan segera merealisasikan pembangunan pembangunan sekolah negeri di tahun ini karena terkait zonasi juga pembangunan sarana dan prasarana olahraga dan senam dan lain sebagainya,” tambahnya.

Terkait banyaknya perusahaan-perusahaan besar yang membangun gedung perkantoran gedung perkantoran nya di Kota Depok ini menjadi keberkahan dan kemajuan ekonomi bagi pembangunan kota ini namun ini pun menjadi pertanyaan warga masyarakat apakah perusahaan perusahaan tersebut berizin sesuai ketentuan pemerintah kota atau tidak.

“Kenapa mereka lebih banyak mempekerjakan warga dan dari luar kota Depok sedangkan masih banyak warga sekitar perkantoran tersebut yang perlu pekerjaan serta apakah ada program CSR dari perusahaan-perusahaan tersebut yang bisa diberikan kepada warga masyarakat kota Depok pada umumnya program bantuan hibah untuk kegiatan sosial kemasyarakatan keagamaan kebudayaan serta kesenian dan sebagainya juga masih menjadi harapan warga masyarakat agar bisa mendapatkan dari program hibah,”lanjutnya