Dave Laksono Usul Pemerintah Bentuk Markas Militer Permanen di Papua

Kabargolkar.com - Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno menyarankan pemerintah membentuk markas militer secara permanen di Papua untuk menyelesaikan persoalan di Bumi Cenderawasih secara komprehensif dari berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Menurut dia, langkah itu diperlukan karena kondisi di Papua yang masih terjadi ancaman dari kelompok separatis sehingga membuat situasi mencekam seperti kejadian penembakan di Kampung Nogolait, Nduga, Papua yang menyebabkan 10 orang tewas.

"Saya mendorong dibentuk markas-markas militer di Papua bersifat permanen seperti Kodam, Kodim, Koramil, dan pos jaga militer," kata Dave dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk "KKB Papua Kembali Berulah, Dimana Kehadiran Negara?", di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/7/2022).

Dia mengatakan, selama ini Satuan Tugas (Satgas) yang ada di Papua sifatnya temporer atau sementara dengan masa tugas sekitar 6-12 bulan sehingga kurang maksimal dalam melakukan pendekatan kultural kepada masyarakat.

Dave berharap dengan keberadaan markas militer secara permanen, akan terbangun ikatan batin yang kuat dengan masyarakat di Papua sehingga dapat memperkuat dan membangun kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Markas militer bersifat permanen itu agar terjalin komunikasi yang intens dengan masyarakat sehingga saling memperkuat dan membangun kecintaan pada NKRI," ujarnya.

Dave menyoroti berbagai tindak kekerasan dan pembunuhan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, yang terus dilakukan terutama korbannya adalah masyarakat sipil seperti ustad, pendeta, dan tokoh agama.

Menurut dia, kekerasan tersebut terus berulang tidak ada hentinya namun justru mendapatkan dukungan dari masyarakat internasional.

"Mereka bersembunyi bahwa yang dilakukan KKB bukan terorisme namun pejuang kebebasan, memperjuangkan hak-hak yang tertindas," katanya.

Dia menilai, untuk menyelesaikan persoalan tersebut perlu penegakan hukum pada pihak-pihak yang mendukung tindakan KKB secara logistik, dana, peralatan, intelijen dan lain-lain