Kabargolkar.com - Robert Joppy Kardinal menyoroti proyek pembangunan Jembatan Kiruru, di Kabupaten Kaimana, Papua Barat, yang sempat terhenti.

Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar ini mengatakan, jika proyek pembangunan Jembatan Kiruru, sudah selesai dikerjakan.

"Informasi yang saya dapat sudah selesai (pembangunannya). Memang terlambat dua kali addendum karena cuaca, tapi sudah selesai. Saya tanya ke Anggota DPRD yang ada di Kaimana mengecek," kata Robert dalam keterangan yang kami lansir dari laman yahoo, Kamis (28/7/22).

Akan tetapi, Robert mengaku tak mengetahui secara rinci, kapan pembangunan proyek Jembatan Kiruru itu selesai.

"Saya tidak tahu selesainya kapan. Tapi saya tanya, cek itu darmaganya bagaimana. Dijawab memang dua kali addendum karena persoalan cuaca. Kalau cuaca memang sulit ya, tapi sudah selesai," jelas anggota legislatif dari daerah pemilihan (dapil) Papua Barat ini .

Lebih lanjut, Robert menegaskan, Jembatan Kiruru sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berlalu lalang atau memperlancar aktivitas di Kabupaten Kaimana.

"Pasti bermanfaat. Kan sebelum dibuat sudah ada kajian, studinya yang bagus soal apa manfaatnya dari jembatan tersebut," tutup Robert.

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPRD Kaimana, Irsan Lie menjelaskan persoalan keterlambatan pembangunan Jembatan Kiruru sudah disampaikan oleh DPRD ke Pemerintah Daerah.

Menurut dia, keterlambatan sejumlah proyek fisik yang dikerjakan Pemerintah Daerah Kaimana selama kurun waktu 2021.

"DPRD sebagai representasi dari rakyat telah membentuk Pansus LKPJ dan selanjutnya telah memberikan 22 rekomendasi pokok-pokok pikiran Dewan ke Pemerintah Daerah, salah satunya yakni keterlambatan proyek pembangunan Jembatan Kiruru,” ujar Irsan.

Memang, Fraksi PDI Perjuangan sempat bertanya kepada Bupati Kaimana saat laporan pendapat akhir tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2021 bahwa pembangunan jembatan rakyat di Kampung Kiruru sampai saat ini belum selesai dikerjakan.

“Namun, faktanya dinas terkait sudah mencairkan dana kegiatan hampir 100 persen dari nilai kontrak pada Desember 2021,” jelas dia.

Sementara Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Kaimana, Sunny Syamsu menjelaskan dalam pelaksanaan pembangunan tambatan perahu telah dilaksanakan addendum atas pekerjaan sebanyak dua kali, karena tenggat yang diatur dalam dokumen kontrak tidak dapat dipenuhi oleh rekanan tersebut.

“Hingga saat ini, walaupun sudah dua kali dilakukan addendum dan tenggat yang diatur dalam addendum kedua juga sudah terlampaui dan tambatan perahu tersebut belum juga selesai,” ujarnya saat menyampaikan pandangan akhir Fraksinya di depan sidang paripurna DPRD Kaimana.

Oleh karena itu, Sunny mengatakan Fraksi Partai Golkar berpendapat pembangunan tambatan perahu tersebut dilakukan pemeriksaan menyeluruh agar didapatkan kondisi sesungguhnya.

“Apabila ditemukan penyimpangan dalam pembangunan tambatan perahu tersebut, Fraksi Partai Golkar merekomendasikan agar tambatan perahu dibongkar atau diproses hukum,” ucapnya.