Kabargolkar.com - Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengungkap kriteria sosok yang bisa menggantikan Anies Baswedan sebagai penjabat (Pj) gubernur DKI Jakarta.

"Kami dari Komisi II selalu berpesan agar penjabat yang ditunjuk adalah mereka yang bisa menjaga independensi," katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin malam.

Menurut Doli, menjelang tahun politik 2024, Pj gubernur DKI seharusnya independen dan tidak membawa kepentingan apa pun, baik kelompok, politik, maupun partai politik.

Pj gubernur harus dipastikan memahami atau melanjutkan visi pembangunan yang belum tuntas dilaksanakan kepala daerah sebelumnya.

Selanjutnya, penjabat itu bisa membangun komunikasi karena yang ditunjuk adalah birokrat. Sementara jabatan kepala daerah ada posisi jabatan politik dan harus bisa berkomunikasi dengan DPRD sebagai perwakilan partai politik.

"Mereka harus orang yang cakap dalam mengendalikan pemerintahan," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berakhir pada 16 Oktober 2022.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan lembaganya menyepakati rapat paripurna pengumuman pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2017-2022 pada 13 September 2022.

Rapat paripurna tersebut merupakan amanat yang diberikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada seluruh DPRD yang memiliki kepala daerah dan wakil dengan masa jabatan berakhir pada 2022.

DPRD diberi waktu paling lambat melaksanakan paripurna pengumuman pemberhentian itu 30 hari sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir. (antara/jpnn)