Kabar Golkar

BLT BBM Harus Tepat Sasaran, Tubagus Ace Hasan Syadzily : Kuncinya Soal Pemutakhiran Data

Oleh · · Kabar Parlemen

Ace Hasan Syadzily ,Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, BLT
Ace Hasan Syadzily ,Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, BLT
Kebijakan pemeritah soal BBM ini sejatinya adalah bentuk dari upaya agar pembangunan bisa terus berjalan. Harga bisa tetap terjaga dan inflasi bisa ditekan karena dampak dari kenaikan harga BBM tersebut.
 
“Kita patut berterimakasih, sekalipun dunia dalam krisis ekonomi bangsa kita masih stabil. Ini antara lain karena kita memiliki tim ekonomi yang handal. Kebetulan Ketua Umum Partai Golkar Pak Airlangga Hartarto yang juga Menteri Koordinator Perekonomian yang berperan di dalamnya,” sebut Kang Ace.
 
Tubagus Ace Hasan Syadzily mengharapkan belanja sosial dari pengalihan subsidi BBM ini bisa terserap dengan baik. Pihaknya menemukan masih ada penerima manfaat ini bukan yang seharusnya.
 
“Setelah kami pelajari ujungnya adalah pada soal pemutakhiran data. Data yang ada saat ini masih ada ada belum mutakhir, sehingga masih ada orang yang sudah meninggal tapi masih tercatat sebagai penerima manfaat,” sebutnya.
 
Karena itu, kata Kang Ace, pemerintah pusat dan daerah harus berkolaborasi untuk melakukan pemutakhiran data penerima manfaat subsidi BBM ini agar tepat sasaran.
 
“Pemerintah daerah  dan pemerintah pusat harus bisa kolaborasi urusan pemutakhiran data ini. Agar bansos itu tepat sasaran juga tepat guna. Sehingga Kesejahteraan masyarakat bisa ditingkatkan sesuai harapan dan ketentuan yang berlaku,” sambung Kang Ace.
 
Sebagaimana diketahui Kementerian Sosial (Kemensos) telah menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM atau BLT BBM sebesar Rp. 600.000, sebagai penguat bantalan sosial kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
 
BLT BBM diberikan sebesar Rp 150.000 perbulan selama empat bulan dengan penyaluran dua kali. Hingga per 7 September 2022 BLT BBM telah tersalurkan kepada 83.608 KPM di 34 Provinsi. Dimana Jawa Barat menjadi provinsi dengan realisasi penyaluran tertinggi yaitu 26.549 KPM, disusul Jawa Timur yaitu 11.003 KPM.***