JAKARTA- Kongres ke-5 The World Conference on Constitustional Justice (WCCJ) dibuka oleh Presiden Joko Widodo pada 5 Oktober 2022. Biro WCCJ memilih “Constitutional Justice and Peace” sebagai tema utama kongres kali ini, yang di selenggarakan pada4-7 Oktober di Bali Nusa Dua Convention Centre (BNDCC), Bali.

Hal ini merujuk karena di beberapa negara, mahkamah konstitusi juga memiliki peran penting dalam menenangkan situasi setelah konflik bersenjata di dalam negeri.

Tak hanya itu, beberapa konstitusi yang dimiliki negara-negara di dunia secara eksplisit merujuk pada perdamaian dan rekonsiliasi sebagai tujuan yang ingin dicapai.

Sari Yuliati selaku anggota DPR RI turut langsung menghadiri acara penting ini untuk mengikuti perkembangan negara Indonesia untuk menjadi negara yang lebih baik lagi. Sari Yuliati berharap dengan adanya kongres yang dhadiri oleh 95 negara ini menjadi ajang untuk saling berbagi pengalaman, terkait tema tentang perdamaian dan keadilan.

“Kongres ini tentu menjadi satu langkah yang baik untuk Indonesia, dimana kita saling berbagi informasi dengan negara-negara tetangga yang sudah lebih maju untuk menjadi negara yang mampu mewujudkan perdamaian dan keadilan. Dan juga menjadi satu upaya untuk sama-sama untuk menegakkan keadilan konstitusional dalam menghadapi krisis bersama. ” Ujar Sari Yuliati.

Sari Yuliati pun menyampaikan bahwa krisis energi dan finansial tidak dapat dipungkiri. Ia pun meyakini negara-negara yang hadir dalam acara kongres ini pun pasti mengalami krisis yang sama. Salah satu yang menyebabkan krisis di dunia adalah dengan adanya perang yang menyebabkan krisis berkelanjutan setelah terjadinya perang. Maka dari itu dengan adanya kongres ini diharapkan mampu untuk menjaga perdamaian dunia.

Kongres ke-5 WCCJ bertujuan untuk membagi pengalaman setiap MK dalam menjaga persamaian dunia. Sari Yuliati berharap agar setiap negara pertisipan dapat bekerja sama dalam menjaga perdamaian serta menegakkan keadilan konstitusional, sesuai dengan tema yang di angkat yaitu "Persamaian dan Keadilan Konstitusional".