Kabargolkar.com - Fraksi Partai Golkar naik pitam, banyak praktik pungutan liar (pungli) dana bantuan langsung tunai (BLT) di berbagai daerah.

Anggota DPR RI Fraksi Golkar Christina Aryani mendesak pihak Kepolisian, untuk segera memberikan tindakan tegas terhadap oknum penyelewengan dana BLT.

"Ini tidak bisa dibiarkan. Jadi ada ancaman pidana. Oleh karena itu kami mendorong aparat penegak hukum agar menindak tegas supaya menjadi pelajaran. Sehingga tidak terus terjadi hal-hal seperti ini, pemotongan uang rakyat seperti ini," kata Christina dalam keterangan persnya, Kamis (6/10/2022)

Anggota Komisi I DPR ini mengungkapkan, Partai Golkar akan terus berupaya membantu mengawal distribusi BLT ke masyarakat.

"Kami di Fraksi Partai Golkar berkomitmen sepenuhnya untuk mengawasi penggunaan uang rakyat. Agar ini semua, bantuan-bantuan ini, bisa terdistribusi secara adil dan merata," tutupnya.

Di sisi lain, upaya pengawasan BLT juga dilakukan oleh Wakil Rakyat Golkar Andi Patarai Amir. Andi yang kini menjabat sebagai Ketua DPRD Maros memastikan penyaluran BLT tepat sasaran ke warga yang membutuhkan.

Tercatat hingga awal September 2022 sudah 9 ribu warga Maros yang menerima dana BLT.

Seperti diketahui, penyunatan dana BLT terjadi di sejumlah daerah. Salah satunya di Desa Karang Agung, Lampung Utara.

Warga penerima bantuan diminta untuk menyetorkan uang senilai Rp 50 ribu. Aksi pungutan liar ini diduga dilakukan oleh 7 aparatur desa yang kini telah diamankan ke polisi, usai adanya laporan dari masyarakat setempat.

Kejadian serupa juga terjadi di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Dari hasil klarifikasi terhadap pihak pemerintah desa, diketahui sebelum dana BLT disalurkan, warga telah diimbau untuk menyisihkan sebagian uang dari bantuan yang diterima.

Dugaan pemotongan BLT BBM disebut untuk sumbangan pembangunan musala.