Kabargolkar.com - Perkembangan ruang digital memang membuka akses seluasnya bagi publik untuk turut serta dalam aktivitas politik. Apalagi dari data yang ada, lebih dari 75 persen daerah di Indonesia sudah mengalami penetrasi internet.

Perkembangan itu, tentu dapat mempermudah masyarakat dalam menyuarakan aspirasinya. Namun, pada sisi lain, perkembangan tersebut datang dengan konsekuensi lainnya, yaitu munculnya gerakan populisme politik.

Begitu dikatakan Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid dalam diskusi bertajuk "Analyzing The Emergence of Digital Populism in Indonesia", yang diselenggarakan di Malang, Jawa Timur.

Kata legislator Partai Golkar itu, tantangan dari perkembangan ruang digital adalah soal keamanan bagi masyarakat untuk bersuara secara objektif. Seringkali, masih ada tindakan diskriminatif terhadap kelompok-kelompok tertentu.

"Populisme harus diantisipasi baik oleh akademisi ataupun pemuda sebagai bagian dari ruang publik," ujar Meutya dalam keterangannya, Sabtu (8/10).

Senada, juga disampaikan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak. Menurutnya, populisme mewakilkan suasana batin yang mendukung kelompok tertentu, dan kadang memiliki dampak negatif.

Sehingga, kata politisi Partai Demokrat ini, sebagai pejabat publik, adalah tugasnya untuk mendistribusikan pembangunan secara merata tanpa memfavoritkan beberapa daerah.

 “Populisme tidak hanya dimaknai secara sempit, namun populisme kita adalah memastikan bahwa publik tidak ada satupun yang tertinggal,” pungkasnya. (politik.rmol.id)